Soal UN, Jokowi Minta Menteri Muhadjir Kaji Penilaian Global

Christie Stefanie | CNN Indonesia

Senin, 19 Des 2016 16:01 WIB

Jokowi menyebut indeks keberhasilan pendidikan Indonesia terus meningkat. Ia pun meminta Menteri Muhadjir pertimbangkan ulang moratorium ujian nasional. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mempertimbangkan capaian program pendidikan Indonesia di dunia internasional sebelum memutuskan menghentikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Merujuk kajian Programme Internationale for Student Assessment (PISA) tahun 2015, Jokowi mengatakan, indeks keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan Indonesia terus meningkat.

PISA adalah penilaian terhadap literasi serta kemampuan matematika dan ilmu sains siswa berusia 15 tahun. Kajian itu dilakukan setiap dua tahun sekali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 2015, Indonesia duduk di peringkat 69 dari total 76 negara yang dinilai. Sementara itu, tahun 2013 Indonesia berperingkat 64 dari 65 negara.

"Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan Mendikbud. Jangan sampai karena melihat program pendidikan di negara lain, Indonesia justru mengalami penurunan skor," ucap Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Lihat juga:

Menteri Muhadjir Hapus Ujian Nasional 2017

Jokowi meminta Muhadjir menjaga tren peningkatan peringkat pendidikan Indonesia di dunia internasional. Lebih dari itu, Jokowi ingin pendidikan Indonesia dapat setara dengan negara yang bergabung dalam Organization for Economic Co-Operation and Development. Lembaga tersebut merupakan pelaksana kajian PISA.

November lalu Muhadjir menyatakan kementeriannya akan menghentikan pelaksanaan UN mulai 2017. Kelulusan siswa nantinya akan ditentukan pihak sekolah. Hasil ujian akhir menjadi jadi salah satu pertimbangan kelulusan itu.

Ujian akhir bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional yang ditentukan Kemendikbud.

Lihat juga:

Arief Rachman: Ujian Nasional Memang Harus Dievaluasi

Perihal UN sebelumnya sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna pekan lalu. Ketika itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut wacana moratorium UN yang diajukan Muhadjir telah ditolak.

Muhadjir pun diinstruksikan mengevaluasi rencana tersebut secara menyeluruh. Mantan rektor Universitas Muhamadiyah Malang itu juga diminta mencari opsi lain sebagai tolok ukur pendidikan Indonesia jika berencana menghapus UN.

JK berpendapat, saat ini UN masih menjadi satu-satunya acuan pemerintah meningkatkan mutu dan pemerataan sistem pendidikan.