KPU Ungkap Sebab Sepinya Kampanye Pilkada 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum mengungkap faktor penyebab kurang semaraknya penyelenggaraan Pilkada 2017 di 101 daerah. Menurut Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, ada empat hal penyebab sepinya Pilkada 2017.

Faktor pertama, ujar Juri, adalah panjangnya masa kampanye di Pilkada 2017. Masa sosialisasi selama tiga bulan berdampak pada munculnya pengaturan waktu kegiatan calon kepala daerah.

"Kedua, peserta pilkada tidak banyak. Dulu ada 5-7 pasangan calon tapi sekarang rata-rata 2-3 paslon di setiap daerah," ujar Juri di Kantor KPU RI, Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (27/12).

Pilihan Redaksi Ruangan Tak Memadai, KPU Butuh Gedung Baru untuk Bekerja Debat Terbuka Pilkada DKI Libatkan Semua Cagub dan Cawagub KPU DKI: Rapat Umum Terserah Calon Gubernur dan Wakilnya

Hal ketiga adalah terlibatnya KPU dalam penyediaan alat peraga kampanye di Pilkada 2017. Dalam masa kampanye Pilkada kali ini, pengadaan alat peraga memang menjadi tanggung jawab KPU.

Sebelumnya, peserta Pilkada dapat membuat alat peraga kampanyenya masing-masing tanpa melalui KPU. Mulai tahun ini, pengadaan alat peraga ditanggung oleh negara melalui KPU di tiap daerah.

"Keempat, kelihatannya sekarang paslon sudah memikirkan model kampanye yang berbeda dengan pilkada sebelumnya sering mengumbar alat peraga dan iklan. Sekarang mereka lebih suka jalan-jalan, menemui masyarakat, istilahnya blusukan," tuturnya.

Sebelumnya, Tim Monitoring Pilkada Kementerian Dalam Negeri menyoroti minimnya sosialisasi Pilkada 2017. Akibatnya, masa kampanye di daerah-daerah penyelenggara pilkada menjadi sepi.

"Mungkin sekitar 80% (daerah Pilkada) sepi, biasa saja hampir tidak ada sesuatu," ujar anggota Tim Monitoring dari Kemdagri Hariadi, Kamis (22/12).

Hariadi menyoroti metode sosialisasi KPU yang ia nilai tak berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, seharusnya metode sosialisasi dikembangkan untuk menarik perhatian warga terhadap Pilkada 2017.

Hariadi mencontohkan, pada pilkada 2015 ada KPU daerah yang menyelenggarakan sosialisasi dengan menggunakan mobil keliling. Mobil tersebut bergerak ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah untuk memberi informasi tanggal pelaksanaan Pilkada.

"Itu bisa menjadi contoh. Harus ada variasi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan treatmen di masing-masing daerah, dan itu belum dilakukan KPU," ujarnya. (rah)