MA: Jumlah Perkara Korupsi Meningkat Sepanjang 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung memaparkan jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang 2016. Berdasarkan data MA, penanganan kasus korupsi tahun ini mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua setelah kasus narkotik. Sementara kasus narkotik mencapai 800 perkara.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, dua perkara itu termasuk dalam pidana khusus yang akan menjadi perhatian bagi para hakim.

"Memang yang paling menonjol itu perkara narkotik dan korupsi. Selanjutnya perkara perlindungan anak 367 kasus, KDRT 72 perkara, dan sisanya soal perikanan dan perkara lingkungan," ujar Hatta di Gedung MA, Jakarta, Rabu (28/12).

Lihat juga: La Nyalla Bebas, Ketua MA Klaim Tak Intervensi Hakim

Lebih lanjut Hatta mengatakan, peningkatan jumlah perkara korupsi pada tahun ini seiring dengan peningkatan jumlah perkara di MA. Tercatat sepanjang tahun ini terdapat 14.564 perkara yang masuk. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, yakni 13.977 perkara.

"Tahun ini terjadi peningkatan 1.000 perkara. Tapi jumlah itu belum termasuk sisa perkara tahun lalu yang mencapai 3.950," ucapnya.

Hatta menuturkan, perkara korupsi kali ini tak hanya menjerat pejabat namun juga pegawai peradilan. Selama 2016, pihaknya mencatat setidaknya 13 pegawai peradilan mulai dari hakim, panitera, hingga staf pengadilan diduga terlibat suap.

Ia menegaskan, pegawai peradilan yang terjerat kasus korupsi dan telah disidangkan akan langsung diberhentikan sementara dari jabatannya.

"Kalau sudah incracht baru pemberhetian tetap. Kami tidak ada toleransi," ujar Hatta. (pmg/gil)