Megawati Sindir Ketua MPR terkait Haluan Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung pengembalian fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk haluan negara dalam pidato politiknya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-44 PDIP di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Acara itu dihadiri para pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan yang duduk berdampingan dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Megawati kemudian menanyakan perkembangan pembahasan haluan negara kepada Zulkifli. Sebab, ia nilai pembahasan itu tidak menampakkan hasil.

"Terlalu lama dibahas, lama-lama tidak ada yang dibahas. Jadi sampai sekarang saya belum tahu ini bagaimana hasilnya," kata Megawati dalam pidatonya.

Lihat juga: Dibantu PDIP, Jokowi Sebut Megawati Pejuang Demokrasi

Menurut Mega, haluan negara yang dibahas oleh MPR memiliki kesamaan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang digagas partainya.

"Dulu kami pernah punya dengan nama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai implementasi Pancasila untuk mencapai Trisakti," kata Megawati.

Pola PNSB merupakan rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) I PDIP tahun lalu. PNSB juga hampir sama dengan konsep garis besar haluan negara (GBHN).

Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkup. PNSB berlaku bagi eksekutif, legislatif dan yudikatif, di semua tingkatan pemerintahan. Sementara GBHN hanya di tataran lembaga eksekutif dalam hal pembangunan negara.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka PDIP mendorong amandemen terbatas UUD 1945.

Lihat juga: Mega: Negara Akui Pancasila 1 Juni sebagai Ideologi Bangsa

Sementara itu, saat dikonfirmasi usai acara, Zulkfili mengatakan, MPR telah memutuskan perlunya sebuah haluan negara. Hanya saja, masih ada perdebatan mengenai isi bentuk amandemennya.

"Perdebatan di MPR kan biasa, bisa panjang. Kita musyawarah mufakat," kata Zulkifli. (sur/wis)