Pemerintah Tak Akan Minta Kuota Haji Negara Lain
CNN Indonesia
Jumat, 13 Jan 2017 06:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah tidak akan meminta kuota haji negara lain pada tahun ini. Alasannya, kuota haji Indonesia kini bertambah menjadi 221 ribu.
"Saat ini kami pakai kuota yang sudah ada untuk 2017," kata Retno di Istana Merdeka, kemarin.
Presiden Joko Widodo sempat membahas kuota haji saat bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu. Pada pertemuan itu, Jokowi sempat meminta kuota haji yang tidak digunakan Filipina.
Meski demikian, kata Retno, pemerintah Indonesia tidak bisa langsung menetapkan keputusan kuota haji bersama negara ketiga. Pembahasan harus dilakukan bersama Arab Saudi terlebih dulu.
"Karena katakanlah yang memegang pembukuannya (Arab Saudi), karena kuota haji dihitung berdasarkan kemampuan kapasitas," tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat seharusnya pemerintah berdiplomasi untuk memanfaatkan kuota dari negara tetangga, seperti Filipina, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam. Negara tersebut, kata Fahri, biasanya tidak habis menggunakan kuota tersebut.
"Mereka punya jatah-jatah yang umumnya mereka enggak habis. karena itu bisa kita pakai, khususnya kita ngomong juga kepada pemerintah Saudi bahwa kuota ini kita pake untuk menghabiskan para senior," katanya.
Dia berharap kuota haji dari negara tetangga itu bisa segera dialokasikan untuk WNI yang paling tua, sehingga calon jemaah haji kalangan usia 80-70 tahun bisa secepatnya pergi haji. Ke depan, ibadah haji bisa dijalankan oleh kalangan muda. "Di sana tidak terlalu merepotkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pengembalian dan penambahan kuota haji 2017. Menurutnya, kenaikan ini hasil tindak lanjut kunjungannya ke Arab Saudi pada September 2015 dan pertemuan dengan Deputi Kerajaan Arab Saudi di Guang Zho pada September 2016.
Dalam dua tahun terakhir, kuota haji Indonesia berkurang menjadi 168 ribu karena dua insiden yakni di Mina dan crane rubuh pada 2015.
Tak hanya Indonesia, Pemerintah Arab Saudia, terpaksa memangkas jatah jemaah haji dalam negeri sekitar 20 persen dari jatah konvensional negera Non Arab dan 50 persen jatah negara-negara Arab, untuk memastikan jaminan keamanan bagi jamaah.
"Saat ini kami pakai kuota yang sudah ada untuk 2017," kata Retno di Istana Merdeka, kemarin.
Presiden Joko Widodo sempat membahas kuota haji saat bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu. Pada pertemuan itu, Jokowi sempat meminta kuota haji yang tidak digunakan Filipina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena katakanlah yang memegang pembukuannya (Arab Saudi), karena kuota haji dihitung berdasarkan kemampuan kapasitas," tegasnya.
"Mereka punya jatah-jatah yang umumnya mereka enggak habis. karena itu bisa kita pakai, khususnya kita ngomong juga kepada pemerintah Saudi bahwa kuota ini kita pake untuk menghabiskan para senior," katanya.
Dia berharap kuota haji dari negara tetangga itu bisa segera dialokasikan untuk WNI yang paling tua, sehingga calon jemaah haji kalangan usia 80-70 tahun bisa secepatnya pergi haji. Ke depan, ibadah haji bisa dijalankan oleh kalangan muda. "Di sana tidak terlalu merepotkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pengembalian dan penambahan kuota haji 2017. Menurutnya, kenaikan ini hasil tindak lanjut kunjungannya ke Arab Saudi pada September 2015 dan pertemuan dengan Deputi Kerajaan Arab Saudi di Guang Zho pada September 2016.
Dalam dua tahun terakhir, kuota haji Indonesia berkurang menjadi 168 ribu karena dua insiden yakni di Mina dan crane rubuh pada 2015.
Tak hanya Indonesia, Pemerintah Arab Saudia, terpaksa memangkas jatah jemaah haji dalam negeri sekitar 20 persen dari jatah konvensional negera Non Arab dan 50 persen jatah negara-negara Arab, untuk memastikan jaminan keamanan bagi jamaah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK