Luhut: Investor Bebas Beri Nama Pulau Sesuai Aturan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 12/01/2017 22:12 WIB
Luhut: Investor Bebas Beri Nama Pulau Sesuai Aturan Kendati investor bebas menamai pulau, persetujuannya tetap harus melalui regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali memastikan siapapun investornya, bahkan pihak asing bisa memberi nama pulau-pulau di Indonesia yang saat ini belum memiliki nama secara resmi.

Kendati bebas menamai pulau, Luhut menegaskan persetujuannya tetap harus melalui regulasi dan peraturan yang berlaku di pemerintahan.

"Siapa saja bebas usulkan nama pulau, kan nanti juga ada prosedurnya, ke Mendagri (menteri dalam negeri) terus daftar juga ke Menlu (Menteri Luar Negeri), dari Menlu baru bisa dilaporkan ke PBB untuk bisa disetujui atau tidak," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/1).


Soal pemberian nama ini, menurut Luhut bukan lagi perkara besar. Karena kata dia, lolos atau tidaknya nama yang diusulkan itu tergantung persetujuan pemerintah.

"Apalah arti sebuah nama, kan tetap kedaulatannya punya kita," kata dia.

Lebih lanjut, terkait pihak-pihak yang nantinya ingin menanam investasi dan menyewa tanah di pulau-pulau tersebut Luhut membuka lebar peluang investor tersebut. Menurut Luhut, para investor itu bisa mengajukan permohonannnya ke pemerintah untuk selanjutnya deal nilai investasi disepakati.

"Usul investasi berapa, kan ada hak guna bangunan (HGB) yang diatur juga, mau di pulau yang mana, pilih saja, pulau ya tetap punya kita, investasi besar masuk, persetujuan tetap di kita, itu poinnya," kata Luhut.

Luhut juga mengatakan, meskipun pihak asing atau swasta menyewa tanah di pulau-pulau kecil dan terluar, semua daerah perairan di sekitar pulau tetap menjadi milik negara. Bahkan kata Luhut semua warga negara memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan wilayah perairan itu.

"Iya, kan (milik) Indonesia. Nanti administrasi termasuk pajak, sistem penyerapan tenaga kerja itu harus orang lokal dilibatkan," kata Luhut.

Terkait pembebasan pemberian nama ini, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak rencana Luhut. Dia menegaskan, pihak Investor asing tidak memiliki wewenang untuk berkontribusi memberi nama terhadap 4 ribu pulau di Indonesia yang belum memiliki nama resmi.

Tjahjo mengatakan, pulau di Indoneiaa harus diberi nama dengan Bahasa Indonesia, atau menggunakan nama tokoh daerah setempat.