MUI Desak Pemerintah Jadikan Ormas Islam Mitra Strategis
CNN Indonesia
Rabu, 18 Jan 2017 20:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk menjadikan organisasi masyarakat (ormas) Islam sebagai mitra strategis untuk membangun bangsa. Hal itu dianggap perlu dilakukan lantaran saat ini ada sejumlah pihak berusaha mendiskreditkan umat Islam.
Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin mengatakan, kerjasama dengan ormas Islam merupakan wujud penghormatan atas besarnya peran sejarah umat Islam di Indonesia. Umat dan ormas Islam, kata dia, sejak masa kemerdekaan telah turut serta membangun bangsa.
"Posisi pikiran Wantim MUI adalah agar semua pihak, termasuk pemerintah memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis membangun bangsa ke depan," ujar Din usai Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Din menuturkan, saat ini terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat Islam, khususnya pada bidang ekonomi. Ia berkata, pemerintah saat ini jelas berpihak pada pemilik modal.
Padahal, kata Din, umat Islam dalam sejarah perekonomian di Indonesia memiliki kedudukan penting.
"Negara tidak memberi keberpihakan kepada umat Islam, tapi kepada kekuatan ekonomi besar. Bahkan, sekarang the power of money telah masuk ke dunia politik," ujarnya,
Lebih lanjut, Din mengatakan, dari keberpihakan tersebut timbul tindakan yang cenderung mendiskriditkan dan menyudutkan umat Islam.
Menurutnya, hal tersebut tidak menggambarkan kemajemukan dan menggangu ketahanan nasional. Din juga menilai tindakan negatif terhadap umat Islam sebagai ironi atas fakta bahwa umat Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia.
"Apalagi jika ada ujaran kebencian yang menjadikan umat Islam sebagai tertuduh," ujarnya.
Lebih lanjut, Din mendesak perlunya dialog rutin antara ormas Islam dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Ke depan akan peningkatan kemitraan. Upaya dialog akan diteruskan dalam rapat-rapat pleno," ujar Din.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah memastikan bahwa MUI sebagai mitra startegis. Menurutnya, MUI merupakan institusi yang mampu menyerap dan memahami aspirasi masyarakat Indonesia.
"MUI sama seperti pemerintah. Saat ini pemerintah dalam membuat kebijakan basisnya opini dan keinginan publik," ujar Wiranto.
Di sisi lain, Wiranto mengatakan pemerintah dan MUI memiliki tanggungjawab untuk membangun ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. Ia mengklaim, saat ini pemerintah tengah berusaha maksimal mewujudkan hal tersebut.
"Tidak ada sesuatu yang sekaligus jadi. Tapi saya sampaikan bahwa sunggung pemerintah mendengarkan aspirasi dan menjalankan kewajibannya yang bermanfaat kepada rakyat," ujarnya.
Pemerintah Harus Tegas
Sementara itu, pengamat politik Islam dari Universitas Paramadina Jakarta, Budhy Munawar Rachman mengapresiasi gagasan untuk menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis.
Menurut Budhy, dengan menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis, maka pemerintah telah melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
"Positif bagi demokrasi. Ormas Islam itu kan bagian dari masyarakat sipil. Ini hal yang penting jika pemerintah ingin setiap kebijakannya bisa didukung secara kritis oleh masyarakat," kata Budhy kepada CNNIndonesia.com.
Di sisi lain, Budhy juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak menoleransi ormas-ormas keagamaan yang menggunakan kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya.
Kekerasan tak selalu sebagai kekerasan fisik. Melainkan juga kekerasan dalam bentuk lain seperti berupa ujaran kebencian, fitnah, hingga hate crime.
Kepada ormas-ormas pengusung kekerasan, menurut Budhy, langkah terbaik adalah dengan mengedepankan pendekatan hukum.
"Bukan malah dijadikan mitra strategis. Kalau jelas melakukan kekerasan, harusnya ditindak tegas. Dihukum," ujarnya.
Budhy menilai selama ini pemerintah masih lemah dalam menegakkan hukum terhadap ormas keagamaan yang menggunakan cara kekerasan. Menurut dia, saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki kelemahan itu.
Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin mengatakan, kerjasama dengan ormas Islam merupakan wujud penghormatan atas besarnya peran sejarah umat Islam di Indonesia. Umat dan ormas Islam, kata dia, sejak masa kemerdekaan telah turut serta membangun bangsa.
"Posisi pikiran Wantim MUI adalah agar semua pihak, termasuk pemerintah memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis membangun bangsa ke depan," ujar Din usai Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, kata Din, umat Islam dalam sejarah perekonomian di Indonesia memiliki kedudukan penting.
Lebih lanjut, Din mengatakan, dari keberpihakan tersebut timbul tindakan yang cenderung mendiskriditkan dan menyudutkan umat Islam.
"Apalagi jika ada ujaran kebencian yang menjadikan umat Islam sebagai tertuduh," ujarnya.
Lebih lanjut, Din mendesak perlunya dialog rutin antara ormas Islam dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Ke depan akan peningkatan kemitraan. Upaya dialog akan diteruskan dalam rapat-rapat pleno," ujar Din.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah memastikan bahwa MUI sebagai mitra startegis. Menurutnya, MUI merupakan institusi yang mampu menyerap dan memahami aspirasi masyarakat Indonesia.
"MUI sama seperti pemerintah. Saat ini pemerintah dalam membuat kebijakan basisnya opini dan keinginan publik," ujar Wiranto.
Di sisi lain, Wiranto mengatakan pemerintah dan MUI memiliki tanggungjawab untuk membangun ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. Ia mengklaim, saat ini pemerintah tengah berusaha maksimal mewujudkan hal tersebut.
"Tidak ada sesuatu yang sekaligus jadi. Tapi saya sampaikan bahwa sunggung pemerintah mendengarkan aspirasi dan menjalankan kewajibannya yang bermanfaat kepada rakyat," ujarnya.
Pemerintah Harus Tegas
Sementara itu, pengamat politik Islam dari Universitas Paramadina Jakarta, Budhy Munawar Rachman mengapresiasi gagasan untuk menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis.
Menurut Budhy, dengan menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis, maka pemerintah telah melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
"Positif bagi demokrasi. Ormas Islam itu kan bagian dari masyarakat sipil. Ini hal yang penting jika pemerintah ingin setiap kebijakannya bisa didukung secara kritis oleh masyarakat," kata Budhy kepada CNNIndonesia.com.
Di sisi lain, Budhy juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak menoleransi ormas-ormas keagamaan yang menggunakan kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya.
Kekerasan tak selalu sebagai kekerasan fisik. Melainkan juga kekerasan dalam bentuk lain seperti berupa ujaran kebencian, fitnah, hingga hate crime.
Kepada ormas-ormas pengusung kekerasan, menurut Budhy, langkah terbaik adalah dengan mengedepankan pendekatan hukum.
"Bukan malah dijadikan mitra strategis. Kalau jelas melakukan kekerasan, harusnya ditindak tegas. Dihukum," ujarnya.
Budhy menilai selama ini pemerintah masih lemah dalam menegakkan hukum terhadap ormas keagamaan yang menggunakan cara kekerasan. Menurut dia, saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki kelemahan itu.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK