Sylviana Klaim Non-Aktif Dari Jabatan di Kwarda Pramuka
CNN Indonesia
Jumat, 20 Jan 2017 22:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni terseret dalam kasus dugaan korupsi dana bansos ke Kwarda Pramuka DKI yang diusut oleh Badan Reserse Kriminal Polri.
Seakan ingin menepis anggapan terlibat dalam kasus tersebut, Sylviana mengatakan bahwa dirinya tengah non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI.
"Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua Kwarda DKI Jakarta sampai (proses) Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017," kata Sylviana melalui keterangannya, Jumat (20/1).
Sylvi menjelaskan dana hibah yang diserahkan pada Kwarda Pramuka DKI sudah sesuai dengan SK Gubernur No. 235 Tahun 2014 tentang Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018.
SK tersebut, kata Sylvi, ditandatangani oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di dalam SK tersebut, kata dia, pada diktum ke dua, tertulis bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Pramuka DKI dibebankan kepada APBD melalui belanja hibah.
Hibah Rp 6,8 miliar yang diserahkan untuk operasional pun disebut Sylvi tak habis digunakan. Ada sejumlah uang yang dikembalikan ke kas daerah lantaran tak sempat digunakan.
"Pada 2014 ada Rp35 juta dana hibah yang disetorkan ke kas daerah, sedangkan pada 2015 sebesar Rp801 juta," katanya.
Dengan adanya hasil audit dari auditor independen bernama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias, Sylvi mengklaim bahwa keuangan Kwarda Pramuka DKI tidak bermasalah karena mendapat hasil "wajar".
Namun begitu, jika memang keterangannya masih dibutuhkan dalam pengembangan kasus itu Sylviana mengaku kooperatif dan siap dipanggil kembali oleh kepolisian.
Seakan ingin menepis anggapan terlibat dalam kasus tersebut, Sylviana mengatakan bahwa dirinya tengah non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SK tersebut, kata Sylvi, ditandatangani oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di dalam SK tersebut, kata dia, pada diktum ke dua, tertulis bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Pramuka DKI dibebankan kepada APBD melalui belanja hibah.
"Pada 2014 ada Rp35 juta dana hibah yang disetorkan ke kas daerah, sedangkan pada 2015 sebesar Rp801 juta," katanya.
Dengan adanya hasil audit dari auditor independen bernama Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias, Sylvi mengklaim bahwa keuangan Kwarda Pramuka DKI tidak bermasalah karena mendapat hasil "wajar".
Namun begitu, jika memang keterangannya masih dibutuhkan dalam pengembangan kasus itu Sylviana mengaku kooperatif dan siap dipanggil kembali oleh kepolisian.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK