Polisi Tunggu Klarifikasi Kuasa Hukum Ahok Soal Isu Sadap SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Markas Besar Polri belum berencana mengambil langkah hukum untuk menyikapi isu penyadapan komunikasi antara Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Rais Am Syuriah (Dewan Penasihat) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya masih menunggu klarifikasi dari kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuk Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai pihak yang pertama kali mengembuskan isu tersebut.

"Sumber pertamanya dulu. Perlu dikonfirmasi dahulu dari informasinya. Validitas seputar itu dahulu," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/2).

Lihat juga: Menkomifo: Tidak Ada Lembaga Negara yang Sadap SBY

Boy menyatakan, polisi tidak akan mengambil langkah hukum apapun, apalagi sampai melakukan penyelidikan terkait isu dugaan penyadapan komunikasi antara SBY dan Ma'ruf.

"Kalau kita beranjak. Kalau kita menduga, lompatannya terlalu jauh. Kita kelola informasi ini, agar tidak menjadi hal yang berdampak buruk ke masyarakat. Kita bermain ke tataran di informasi," ucap Boy.

Lihat juga: Polisi Cermati Dugaan Penyadapan SBY dan Ma'ruf

Sebelumnya, SBY menduga percakapannya dengan Ma'ruf Amin pada tahun lalu telah disadap. Dia pun meminta polisi mengusut dugaan penyadapan tersebut karena merupakan delik umum yang harus ditangani aparat hukum.

“Sebagai warga biasa, saya mohon, kalau pembicaraan saya kapan pun. Kalau pembicaraan saya dengan Ma’ruf ada transkrip, saya minta polisi, pengadilan untuk tegakan hukum seadil-adilnya. Ini bukan delik aduan tapi sama di depan hukum,” kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/3).

Lihat juga: Jokowi soal Dugaan Sadap: Isu Pengadilan kok Dikirim ke Saya?

Kabar soal penyadapan bermula saat penasihat hukum bertanya kepada Ma'ruf yang menjadi saksi dalam sidang Ahok, Selasa (31/1). Ma'ruf ditanya soal adanya komunikasi via telepon dengan SBY yang membahas soal pertemuan Agus Yudhoyono dengan PBNU dan fatwa MUI. 

Ma'ruf lantas membantahnya. Namun penasihat hukum dan Ahok tak percaya dan mengklaim punya bukti adanya percakapan tersebut.

Kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, bukti percakapan telepon antara SBY akan dibeberkan pihaknya dalam persidangan kasus penistaan agama selanjutnya. (gil)