Pemprov DKI Gandeng KPK Genjot Penerimaan Pajak Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi penerimaan pajak sepanjang 2017. Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Pencanangan aksi dan komitmen bersama (KPK) dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah ini merupakan tekad para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menciptakan pemerintahan DKI yang akuntabel, transparan, profesional serta bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)," ujar kepala BPRD DKI Jakarta, Edi Sumantri, di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (3/2).

Lihat juga: Rp83,85 Triliun Dana Pemda Masih Mengendap, Jakarta Terbesar

Menurut Edi, salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan pajak daerah adalah belum tersedianya sistem yang terintegrasi secara komprehensif untuk seluruh jenis pajak. Oleh karena itu, lanjut Edi, ke depannya akan dibentuk sekretariat bersama yang bertugas mengawasi penanggung jawab di masing-masing SKPD dengan didampingi KPK.

Lewat hal itu Pemprov DKI menargetkan penambahan sebesar Rp3,6 triliun pada penerimaan pajak daerah dalam APBD 2017.

"Tentu angka ini bisa dicapai sepanjang kita (pemerintah) komit. Petugas pajaknya komit, tidak ada yang bocor. Jadi nantinya enggak ada kongkalikong juga antara wajib pajak dan petugas pajak," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada awak media.

Lihat juga: Pemprov DKI Alihkan Arus di Fatmawati Terkait Percepatan MRT

Menurut Saefullah, disinilah peran KPK dibutuhkan. Pencanangan aksi bersama optimalisasi penerimaan pajak daerah Pemprov DKI Jakarta ini juga mendapat sambutan positif dari pimpinan KPK, Saut Situmorang.

"Pajak atau retribusi ini jangan dilihat sebagai angka saja. Banyak variabel yang bisa diukur di dalamnya. Ada isu integritas, isu anti korupsi, juga sustainability. Artinya, kita enggak bisa membangun negara kita kalau tidak bayar pajak, karena (negara) tidak akan punya uang," ujar Saut.

Lihat juga: KPK-Pemprov DKI Bahas Eksekusi 13 Jenis Pajak

Senada dengan Saefullah, Saut pun mengharapkan komitmen dari Pemprov DKI. "Jangan sampai, kita enggak maju-maju. Jadi kami harapkan, timeline yang sudah dibuat pun dapat dipatuhi," kata Saut.

"Harapannya, bapak-bapak di (Pemprov) DKI juga tidak terganggu dengan kehadiran kami," ujarnya. (wis/sur)