Sumarsono: Saya Selalu Komunikasi dengan Ahok
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Sabtu, 04 Feb 2017 15:09 WIB
Pernah terbayang sebelumnya ditunjuk jadi Plt Gubernur DKI Jakarta?
Tidak. Saya tidak pernah mimpi, apalagi punya keinginan atau bahkan berusaha untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta. Bayangan saya adalah kalau pun harus menjadi Plt Gubernur ya, paling di luar Jawa, entah di Papua Barat atau Gorontalo. Tapi pertimbangan Menteri dan pimpinan kan berbeda. Dengan berbagai penilaian tertentu, saya enggak tahu itu apa, ujungnya saya dipanggil dan diberi tugas untuk memimpin Jakarta.
Apa bedanya jadi perumus kebijakan di Kemendagri dengan pelaksana tugas gubernur yang membuat dan melaksanakan kebijakan?
Ini saling melengkapi. Ketika saya menjadi Dirjen Otda dan pengalaman saya sebagai perumus kebijakan, kami tidak pernah membayangkan di lapangan akan seperti apa. Misalnya penataan organisasi dalam rangka perampingan, kebijakan yang tidak lepas dari pemikiran saya juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah. Tapi di lapangan tidak semudah itu. Saya merasakan dinamika yang terjadi secara riil nyata. Kalau setelah dilaksanakan ternyata berbeda, ini menjadi masukan untuk kebijakan yang kemudian kami reformulasi rumusannya kembali. Jadi ini adalah melengkapi. Di satu sisi sebagai pembuat kebijakan, di sisi lain di lapangan kami melaksanakan kebijakan yang dibuat di pusat.
Apa hambatan birokrasi yang Anda ditemui?
Kontrol yang demikian luas, dari gubernur sampai kelurahan, menjadi ciri khas betapa kompleksitas masalah lebih besar dibanding gubernur daerah lain. Ke depan, harus diperkuat peranan para wali kota, sehingga ada pembagian tugas dan kewenangan yang lebih jelas dalam posisi kepala wilayah administratif face to face dengan kewenangan gubernur, walaupun otonominya di provinsi.
Hambatan kedua, dinamika sensitivitas. Apapun langkah kita, muncul berbagai komentar (publik), termasuk berita palsu atau hoax yang berkembang besar. Ini harus bisa direspons dengan cepat. Kalau lambat, terjadilah kesimpangsiuran informasi. Ke depan, pemimpin Jakarta harus transparan karena publik rasa ingin tahunya sangat tinggi. Daerah lain tidak sampai seperti itu. Jadi, gubernur DKI berada di tengah friksi-friksi dan dinamika yang luar biasa, perbedaan kepentingan yang luar biasa.
Berapa banyak pengaduan yang masuk ke Anda?
Banyak. Saya membuka komunikasi interaktif kepada publik, meneruskan kebiasaan Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Jam 07.30 WIB membuka Balaikota, untuk semua yang mengadu, tiap Selasa sampai Kamis. Nomor HP saya buka untuk siapapun juga, masuk tiap hari sampai error kemasukan (pesan). Surat juga demikian, ada yang langsung berkirim surat, dialog. Hari Jumat saya selalu turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, dari tempat satu ke tempat lain, semua segmen, itu juga berbagai masukan dinamika. Media, juga menjadi teman saya, siapapun boleh bertanya.
Pengaduan di media sosial?
Saya hanya punya Facebook, tidak punya Instagram, Twitter sudah tidak aktif. Jadi kalau kemarin ada hoax ke saya, saya terima kasih kepada yang mengirim, mudah-mudahan disadarkan. Marilah kita bangun Jakarta dengan cara memberikan informasi yang benar, baik, dan edukatif kepada publik. Tidak menyebarluaskan informasi palsu. Luar biasa di media sosial ini, teknologi begitu cepat, tepat, dan akurat, tapi di sisi lain permasalahan yang dimunculkan dari media sosial juga luar biasa. Kasihan mereka yang baru mengenal media sosial. Informasinya meresahkan.
Apa langkah Anda merespons informasi palsu atau hoax?
Saya sudah instruksikan kepada jajaran pemerintah provinsi, pertama mewujudkan gerakan nasional anti hoax, anti berita palsu. Kepada seluruh jajaran pemprov, apabila mengetahui informasi yang tidak benar dan meresahkan, termasuk isu ras, langsung disetop, dihapus, dan jangan di-forward ke grup WA atau media sosial yang lain. Ini perintah. Mari manfaatkan media sosial untuk berita yang baik, untuk kontribusi terhadap pembangunan.
Jika bisa memutar perjalanan karier, Anda memilih menjadi pejabat pimpinan daerah atau tetap di dalam kementerian?
Saya tidak terpikirkan sedikit pun untuk maju dalam pilkada atau menjadi kepala daerah. Terpikir pun enggak ada. Jadi sama sekali tidak ada minat untuk menjadi kepala daerah dengan maju pilkada, saya memilih tetap pada karier struktural di Kementerian Dalam Negeri.
Tugas bertambah, gaji juga bertambah?
Saya terima gaji hanya dari Dirjen Otda, karena gaji tidak boleh double. Saya di sini ataupun tidak, dari segi pendapatan kalau mau jujur, sama. Atau bahkan lebih banyak sebagai Dirjen Otda. Bedanya, kalau di sana masih berlaku sistem anggaran tidak tetap, sebagai Dirjen Otda banyak sekali mengisi seminar, narasumber workshop, biayanya lebih besar daripada gaji.
Selama jadi gubernur itu semua nol, tidak ada yang saya lakukan karena kesibukan menjadi Plt gubernur Jakarta. Bahkan kalau di Jakarta ini ada beda anggaran. Jadi ngomong apapun panjang lebar di DKI, ada rapat, dia nonhonor, tidak boleh ada honor. Dari segi income, kalau mau jujur lebih besar di posisi lama.
Di luar tugas, bagaimana Anda meluangkan waktu bersama keluarga?
Inilah yang kurang. Dari awal sudah saya katakan kepada istri dan keluarga, sejak menjadi Dirjen Otda saya enggak mau terikat dengan aturan detail keluarga. Karena sumpah saya, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Negara manifestasinya tugas, karena itulah istri saya sekarang sudah terbiasa, karena saya juga mantan aktivis GMNI, sudah terbiasa menjadi istri seorang aktivis, ya begini, enggak ada waktu yang diatur secara ketat.
Ke mana biasanya Anda meluangkan waktu bersama keluarga?
Kebiasaannya ada tiga tempat: mal, tempat makan, dan pedesaan atau tempat yang alami. Yang penting kebersamaan dengan keluarga. Itu target batin saya. Kalau tidak sama sekali, saya takut ada jiwa yang kosong (dalam diri anak-anak), karena punya bapak seolah tidak pernah hadir dalam jiwanya. Itu yang saya enggak mau. Minimal sebulan sekali saya hadir bersama. (wis/stu)
Tidak. Saya tidak pernah mimpi, apalagi punya keinginan atau bahkan berusaha untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta. Bayangan saya adalah kalau pun harus menjadi Plt Gubernur ya, paling di luar Jawa, entah di Papua Barat atau Gorontalo. Tapi pertimbangan Menteri dan pimpinan kan berbeda. Dengan berbagai penilaian tertentu, saya enggak tahu itu apa, ujungnya saya dipanggil dan diberi tugas untuk memimpin Jakarta.
Apa bedanya jadi perumus kebijakan di Kemendagri dengan pelaksana tugas gubernur yang membuat dan melaksanakan kebijakan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kontrol yang demikian luas, dari gubernur sampai kelurahan, menjadi ciri khas betapa kompleksitas masalah lebih besar dibanding gubernur daerah lain. Ke depan, harus diperkuat peranan para wali kota, sehingga ada pembagian tugas dan kewenangan yang lebih jelas dalam posisi kepala wilayah administratif face to face dengan kewenangan gubernur, walaupun otonominya di provinsi.
Berapa banyak pengaduan yang masuk ke Anda?
Banyak. Saya membuka komunikasi interaktif kepada publik, meneruskan kebiasaan Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Jam 07.30 WIB membuka Balaikota, untuk semua yang mengadu, tiap Selasa sampai Kamis. Nomor HP saya buka untuk siapapun juga, masuk tiap hari sampai error kemasukan (pesan). Surat juga demikian, ada yang langsung berkirim surat, dialog. Hari Jumat saya selalu turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, dari tempat satu ke tempat lain, semua segmen, itu juga berbagai masukan dinamika. Media, juga menjadi teman saya, siapapun boleh bertanya.
Pengaduan di media sosial?
Saya hanya punya Facebook, tidak punya Instagram, Twitter sudah tidak aktif. Jadi kalau kemarin ada hoax ke saya, saya terima kasih kepada yang mengirim, mudah-mudahan disadarkan. Marilah kita bangun Jakarta dengan cara memberikan informasi yang benar, baik, dan edukatif kepada publik. Tidak menyebarluaskan informasi palsu. Luar biasa di media sosial ini, teknologi begitu cepat, tepat, dan akurat, tapi di sisi lain permasalahan yang dimunculkan dari media sosial juga luar biasa. Kasihan mereka yang baru mengenal media sosial. Informasinya meresahkan.
Apa langkah Anda merespons informasi palsu atau hoax?
Saya sudah instruksikan kepada jajaran pemerintah provinsi, pertama mewujudkan gerakan nasional anti hoax, anti berita palsu. Kepada seluruh jajaran pemprov, apabila mengetahui informasi yang tidak benar dan meresahkan, termasuk isu ras, langsung disetop, dihapus, dan jangan di-forward ke grup WA atau media sosial yang lain. Ini perintah. Mari manfaatkan media sosial untuk berita yang baik, untuk kontribusi terhadap pembangunan.
Saya tidak terpikirkan sedikit pun untuk maju dalam pilkada atau menjadi kepala daerah. Terpikir pun enggak ada. Jadi sama sekali tidak ada minat untuk menjadi kepala daerah dengan maju pilkada, saya memilih tetap pada karier struktural di Kementerian Dalam Negeri.
Tugas bertambah, gaji juga bertambah?
Saya terima gaji hanya dari Dirjen Otda, karena gaji tidak boleh double. Saya di sini ataupun tidak, dari segi pendapatan kalau mau jujur, sama. Atau bahkan lebih banyak sebagai Dirjen Otda. Bedanya, kalau di sana masih berlaku sistem anggaran tidak tetap, sebagai Dirjen Otda banyak sekali mengisi seminar, narasumber workshop, biayanya lebih besar daripada gaji.
Selama jadi gubernur itu semua nol, tidak ada yang saya lakukan karena kesibukan menjadi Plt gubernur Jakarta. Bahkan kalau di Jakarta ini ada beda anggaran. Jadi ngomong apapun panjang lebar di DKI, ada rapat, dia nonhonor, tidak boleh ada honor. Dari segi income, kalau mau jujur lebih besar di posisi lama.
Di luar tugas, bagaimana Anda meluangkan waktu bersama keluarga?
Inilah yang kurang. Dari awal sudah saya katakan kepada istri dan keluarga, sejak menjadi Dirjen Otda saya enggak mau terikat dengan aturan detail keluarga. Karena sumpah saya, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Negara manifestasinya tugas, karena itulah istri saya sekarang sudah terbiasa, karena saya juga mantan aktivis GMNI, sudah terbiasa menjadi istri seorang aktivis, ya begini, enggak ada waktu yang diatur secara ketat.
Kebiasaannya ada tiga tempat: mal, tempat makan, dan pedesaan atau tempat yang alami. Yang penting kebersamaan dengan keluarga. Itu target batin saya. Kalau tidak sama sekali, saya takut ada jiwa yang kosong (dalam diri anak-anak), karena punya bapak seolah tidak pernah hadir dalam jiwanya. Itu yang saya enggak mau. Minimal sebulan sekali saya hadir bersama. (wis/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK