Jakarta, CNN Indonesia -- Polri akan memobilisasi personel Brigadir Mobil ke sejumlah tempat yang dinilai rawan dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa daerah diwaspadai karena punya potensi kerawanan tinggi.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, pergeseran pasukan dilakukan dengan cara menarik pasukan dari wilayah yang tidak menggelar Pilkada.
Jakarta adalah salah satu daerah yang dinilai punya tingkat kerawanan tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan informasi yang diterima dari kepolisian, ribuan Brimob dari berbagai wilayah akan dikerahkan ke Jakarta.
Tercatat bakal ada 3.070 personel akan didatangkan menggunakan pesawat, 1.000 personel menggunakan kereta api, dan 900 personel menggunakan bus.
"Sifatnya rencana pengamanan. Kalau bergeser, namanya serpas (pergeseran pasukan), dalam rangka Operasi Mantap Praja. Biasa itu, hal-hal lazim yang dilakukan Polri," kata Boy di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12).
Semua personel tersebut dijadwalkan tiba di ibu kota pada 8 hingga 9 Februari, mendatang.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul membenarkan informasi adanya pergeseran pasukan Brimbo ke sejumlah titik rawan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.
Menurutnya, ada sejumlah indikator yang menjadi dasar polisi untuk melakukan pergeseran pasukan. Misalnya intensitas konflik, intensitas tindak kriminal, wilayah bersengkata, konstelasi politik antar-pasangan calon kepala daerah, serta letak geografis.
Namun begitu, saat ditanya terkait jumlah pasukan yang akan digeser ke sejumlah daerah rawan tersebut, Martinus menolak untuk menyampaikan.
"Itu namanya dinamika operasi. Untuk menentukan wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan itu diperoleh dari hasil analisa kerawanan terhadap indikator kerawanan," kata Martinus.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, selain Jakarta, wilayah yang diwaspadai saat pilkada adalah Aceh dan Papua. Karena itu Tito meminta semua kapolda melaporkan setiap dinamika di lapangan.
Kapolda juga diharapkan segera meminta bantuan ke Mabes Polri jika memang ada gangguan keamanan saat Pilkada.
(sur/abm)