Atase Imigrasi KBRI Malaysia Tersangka Suap Paspor dan Visa

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Repulik Indonesia untuk Malaysia, Dwi Widodo (DW), sebagai tersangka penerbitan visa. Dwi diduga menerima suap hingga Rp1 miliar dalam penerbitan paspor tahun 2016 dan penerbitan visa tahun 2013-2016.

"KPK menaikan status perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan DW sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diyansah di kantor KPK, Jakarta, Selasa (7/2).

Modus perkara suap ini adalah Dwi menghubungi perusahaan di Malaysia yang menjadi agen atau calo dalam pembuatan paspor dan visa bagi warga negara Indonesia. Targetnya adalah tenaga kerja Indonesia yang paspornya rusak atau hilang.

Kemudian untuk mengusur paspor dan visa, perusahaan tersebut memberikan Dwi sejumlah uang. Selain itu, tarif yang ditetapkan untuk mengurus paspor dan visa itu melebihi tarif yang ditentukan.

Lihat juga: Dalami Kasus Patrialis, KPK Periksa Pemohon Uji Materi

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah Dwi di Depok dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.

Untuk mengembangkan kasus ini, KPK juga akan meminta memeriksa pejabat terkait di KBRI Kuala Lumpur.

Kasus ini adalah yang kedua. Sebelumnya KPK sudah menangani kasus pengurusan imigrasi di KBRI Malaysia periode 1999-2003 dan 2003-2005. "Periode itu sudah ada empat orang diproses di pengadilan," kata Febri.

Lihat juga: Cegah korupsi, KPK Akan Evaluasi Sistem Pengadaan Elektronik

Febri mengatakan pejabat seperti Dwi memanfaatkan WNI yang kesulitan mengurus paspor dan visa. Sementara perusahan Dwi sama sekali tidak punya wewenang karena tidak mempekerjakan tenaga asal Indonesia.

"Jadi mereka ambil keuntungan dari TKI yang susah payah cari duit di sana," katanya.

Atas perbuatannya Dwi dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 31 UU No. 31 tahun 1999 atau sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (sur/rdk)