KPK: Belum Ada Informasi Terkait Penahanan Emirsyah Satar
CNN Indonesia
Sabtu, 18 Feb 2017 00:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara KPK Febri Diansyarh menyebut belum ada informasi terkait penahanan mantan direktur utama PT Garuda Indonesia periode 2005 - 2014 Emirsyah Satar, meski telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.
"Belum ada informasi terkait dengan penahanan terhadap tersangka. Yang bisa kami pastikan, hari ini adalah jadwal pemeriksaan Emirsyah Satar sebagai tersangka," kata Febri di gedung KPK, mengutip Antara, Jumat (17/2).
Febri menjelaskan, dalam pemeriksaan pertama terhadap Emirsyah, penyidik masih mempertanyakan dan mendalami kewenangan-kewenangan yang bersangkutan saat menjadi dirut PT Garuda Indonesia dan apa-apa saja yang dilakukan dalam kewenangan tersebut.
"Jadi, kami belum terlalu jauh untuk mendalami informasi-informasi yang lebih rinci, meskipun tentu saja penyidik memiliki strategi-strategi dalam proses penyidikan, terutama terhadap pemeriksaan tersangka yang ada di KPK," ucapnya.
Sebelumnya, lanjut dia, KPK juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura dalam kapasitasnya juga sebagai tersangka.
Soetikno Soedarjo adalah pihak yang diduga memberikan suap terhadap Emirsyah Satar terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C kepada PT Garuda Indonesia.
"Sejumlah saksi juga sudah kami periksa sebelumnya, baik saksi yang berlatar belakang dari korporasi PT Garuda Indonesia ataupun dari korporasi yang ada di Singapura dalam hal ini Connaught International Pte. Ltd, dan pihak lain yang relevan dalam perkara ini, kami masih terus lakukan proses penyidikan ini," terang Febri.
Emirsyah menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka hari ini. Dalam perkara ini, ia diduga menerima suap 1,2 juta euro dan US$180 ribu atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai US$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce, dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS periode 2005-2014 Garuda Indonesia.
Pemberian suap tersebut dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo yang diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.
Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Angola, Kazakhstan, Azerbaizan, dan Irak.
KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB pun segera mengonfirmasi hal itu ke KPK, serta memberikan sejumlah alat bukti.
KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.
Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Sementara itu, Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
"Belum ada informasi terkait dengan penahanan terhadap tersangka. Yang bisa kami pastikan, hari ini adalah jadwal pemeriksaan Emirsyah Satar sebagai tersangka," kata Febri di gedung KPK, mengutip Antara, Jumat (17/2).
Febri menjelaskan, dalam pemeriksaan pertama terhadap Emirsyah, penyidik masih mempertanyakan dan mendalami kewenangan-kewenangan yang bersangkutan saat menjadi dirut PT Garuda Indonesia dan apa-apa saja yang dilakukan dalam kewenangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, lanjut dia, KPK juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura dalam kapasitasnya juga sebagai tersangka.
"Sejumlah saksi juga sudah kami periksa sebelumnya, baik saksi yang berlatar belakang dari korporasi PT Garuda Indonesia ataupun dari korporasi yang ada di Singapura dalam hal ini Connaught International Pte. Ltd, dan pihak lain yang relevan dalam perkara ini, kami masih terus lakukan proses penyidikan ini," terang Febri.
Pemberian suap tersebut dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo yang diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.
Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Angola, Kazakhstan, Azerbaizan, dan Irak.
KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. SFO dan CPIB pun segera mengonfirmasi hal itu ke KPK, serta memberikan sejumlah alat bukti.
KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.
Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Sementara itu, Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK