SOP Yang Tak Rinci Dinilai Pangkal Bocornya Draf Putusan MK
CNN Indonesia
Minggu, 19 Feb 2017 17:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyebut standar operasional prosedur (SOP) yang tidak detail merupakan salah satu penyebab bocornya draf putusan Mahkamah Konstitusi.
Saut mengutarakan hal itu terkait putusan uji materi Undang-undang 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diduga dibocorkan hakim Patrialis Akbar sebelum sidang akhir perkara.
MK, kata Saut, semestinya mengatur SOP yang rinci bagi para hakim konstitusi yang menangani perkara. "Jadi kalau ada yang menyimpang bisa diketahui. Misalnya perkara mau diumumkan Senin, kemudian rapat Jumat, Sabtu dan Minggu putusan itu disimpan di mana," ujarnya di Jakarta, Minggu (19/2).
Saut menuturkan, aturan yang tidak rinci ini dapat menjadi celah untuk menggandakan atau memberikan draf putusan kepada pihak yang bersengketa.
Selain perkara, lanjutnya, MK juga harus memperinci SOP bagi hakim konstitusi yang ingin bertemu pihak luar. SOP itu berfungsi sebagai kontrol agar hakim konstitusi bertindak sesuai kode etik.
Saut berkata, kontrol bisa dilakukan dengan membatasi tempat pertemuan maupun keberadaan pihak ketiga yang mendampingi hakim konstitusi.
"Harus dibatasi dalam aturan, misalnya tidak boleh bertemu di lapangan golf atau kalau ketemu di restoran, harus jelas didampingi siapa, dilaporkan ke siapa. Itu harus ada," katanya.
Jika aturan tersebut berjalan, Saut yakin publik dapat mempercayai putusan MK didasarkan sikap adil dan jujur.
Seperti diketahui, Patrialis pernah bertemu dengan pihak penyuap, Basuki Hariman, di sebuah restoran steak di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Patrialis juga beberapa kali menemui perantara suap, Kamaludin, di lapangan golf dan ruang kerjanya di gedung MK.
MK telah memberhentikan Patrialis dengan tidak hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.
Saut berharap, pengganti Patrialis nantinya tak hanya dilihat dari rekam jejak namun juga integritas. Menurutnya, rekam jejak bagus tak menjamin orang tersebut selalu mematuhi aturan.
"Ada orang yang rekam jejaknya bagus tapi begitu dikasih kekuasaan dia goyah. Kalau dia benar-benar berintegritas mestinya itu tidak berubah, baik saat berkuasa maupun tidak," ucapnya.
Saut mengutarakan hal itu terkait putusan uji materi Undang-undang 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diduga dibocorkan hakim Patrialis Akbar sebelum sidang akhir perkara.
MK, kata Saut, semestinya mengatur SOP yang rinci bagi para hakim konstitusi yang menangani perkara. "Jadi kalau ada yang menyimpang bisa diketahui. Misalnya perkara mau diumumkan Senin, kemudian rapat Jumat, Sabtu dan Minggu putusan itu disimpan di mana," ujarnya di Jakarta, Minggu (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saut berkata, kontrol bisa dilakukan dengan membatasi tempat pertemuan maupun keberadaan pihak ketiga yang mendampingi hakim konstitusi.
Jika aturan tersebut berjalan, Saut yakin publik dapat mempercayai putusan MK didasarkan sikap adil dan jujur.
MK telah memberhentikan Patrialis dengan tidak hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.
Saut berharap, pengganti Patrialis nantinya tak hanya dilihat dari rekam jejak namun juga integritas. Menurutnya, rekam jejak bagus tak menjamin orang tersebut selalu mematuhi aturan.
"Ada orang yang rekam jejaknya bagus tapi begitu dikasih kekuasaan dia goyah. Kalau dia benar-benar berintegritas mestinya itu tidak berubah, baik saat berkuasa maupun tidak," ucapnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK