Rapat Diboikot, Djarot Minta Urusan Kerja Tak Terkait Pilkada
Sisilia Claudea Novitasari | CNN Indonesia
Kamis, 23 Feb 2017 01:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi DPRD tidak bisa dikaitkan dengan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dia meminta pemboikot tidak mengaitkan urusan kerja dengan kepentingan politik saat Pilkada.
Fraksi DPRD dari partai PKB, PKS, PPP, dan Gerindra menolak rapat dengan Pemprov DKI selama Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai Gubernur.
Djarot mengatakan, alasan penolakan rapat itu tidak bisa dikaitkan dengan urusan Pilkada. Sebab menurutnya, rapat pembahasan Raperda hanya dihadiri oleh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI saja, bukan bersama gubernur.
"Yang rapat kan SKPD, kami minta garis bawahi tolong lah yang harus diperhatikan itu bukan kepentingan politik jangka pendek, artinya jangan semua dikaitkan dengan pilkada" katanya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/2).
Djarot mengatakan, DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat seharusnya fokus untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Djarot mengimbau agar rapat yang dilakukan bersama dengan jajaran SKPD tetap dapat berlangsung. Terutama untuk pembahasan raperda yang sudah diajukan oleh eksekutif dan menjadi skala prioritas.
Djarot mengatakan, ada pembahasan raperda yang terhambat karena hingga saat ini belum juga dilakukan pembahasan.
"Kami akan komunikasi sama Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, untuk mengundang rapat. Entah datang atau tidak datang dalam rapat komisi, kami serahkan sama teman-teman DPRD," kata Djarot.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPRD itu hanya akan merugikan warga ibu kota.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira mengatakan boikot akan membuat eksekusi anggaran dan program-program Pemprov daerah menjadi tertunda. Pasalnya, kata dia, implementasi program-program pemerintah akan tergantung pada persetujuan penggunaan anggaran antara pemerintah dan DPRD DKI.
Andreas menyebut rakyat menjadi pihak paling dirugikan akibat persoalan itu. "Kalau ada boikot rapat antara pemerintah dan DPRD yang akan rugi adalah rakyat," kata Andreas di kantor DPP PDIP, Selasa (21/2). (pmg)
Fraksi DPRD dari partai PKB, PKS, PPP, dan Gerindra menolak rapat dengan Pemprov DKI selama Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai Gubernur.
Djarot mengatakan, alasan penolakan rapat itu tidak bisa dikaitkan dengan urusan Pilkada. Sebab menurutnya, rapat pembahasan Raperda hanya dihadiri oleh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI saja, bukan bersama gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot mengatakan, DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat seharusnya fokus untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Djarot mengatakan, ada pembahasan raperda yang terhambat karena hingga saat ini belum juga dilakukan pembahasan.
"Kami akan komunikasi sama Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, untuk mengundang rapat. Entah datang atau tidak datang dalam rapat komisi, kami serahkan sama teman-teman DPRD," kata Djarot.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPRD itu hanya akan merugikan warga ibu kota.
Lihat juga:Ahok Diboikot Empat Fraksi DPRD DKI |
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira mengatakan boikot akan membuat eksekusi anggaran dan program-program Pemprov daerah menjadi tertunda. Pasalnya, kata dia, implementasi program-program pemerintah akan tergantung pada persetujuan penggunaan anggaran antara pemerintah dan DPRD DKI.
Andreas menyebut rakyat menjadi pihak paling dirugikan akibat persoalan itu. "Kalau ada boikot rapat antara pemerintah dan DPRD yang akan rugi adalah rakyat," kata Andreas di kantor DPP PDIP, Selasa (21/2). (pmg)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK