Fraksi Gerindra: Ahok Jangan Anggap Warga Seperti Pohon

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abdul Ghoni meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak diskusi warga bantaran kali sebelum menggusur.

Warga yang hidup di pinggir sungai juga warga ibu kota bukan pohon yang seenaknya bisa dipindahkan begitu saja.

"Masyarakat (bantaran sungai) perlu diajak berkomunikasi dengan baik. Jangan dianggap seperti pohon. Digali, kemudian dipindahkan begitu saja," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/3).

Abdul menyatakan hal ini terkait rencana penggusuran tiga tempat pada April mendatang oleh Pemprov DKI Jakarta. Tiga tempat tersebut adalah Cipinang Melayu dan Gang Arus (Cawang) serta Bukit Duri.

Lihat juga: Penggusuran Kampung Pulo, MA Menangkan Ahok

Normalisasi, kata Abdul, bukan satu-satunya upaya untuk mengatasi banjir di ibu kota. Karena itu tidak sepantasanya Ahok, sapaan Basuki, buru-buru menggusur kawasan bantaran sungai.

Menurutnya, yang lebih mendesak justru pembangunan waduk di kawasan hulu. Waduk ini berguna untuk menampung debit air dan menahannya agar tidak segera mengalir ke sejumlah sungai di Jakarta.

"Sebagian besar penyebab banjir Jakarta adalah kiriman dari Bogor. Hal ini sudah pernah diusulkan sejak pemerintahan Sutiyoso. Jadi, saya rasa, pemerintah pusat harus mulai berkoordinasi dengan Pemda DKI dan Bogor," kata Abdul.

Waduk di kawasan hulu juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik dan pusat wisata baru.

Lihat juga: Ahok Kebut Rusun untuk Tampung Warga Bantaran Kali

Abdul tidak sepakat dengan upaya Ahok selama ini yang memindahkan warga korban penggusuran ke rumah susun. Menurutnya, itu sama saja dengan mematikan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Pembangunan Bisa Tersendat

Sementara itu anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berpendapat sebaliknya. Menurut Bestari, jika penertiban kawasan bantaran sungai tidak dikebut, maka pembangunan Jakarta secara keseluruhan bisa tersendat.

Ia mengatakan, penertiban masyarakat yang tinggal di bibir sungai, bukan bentuk penghianatan pemerintah daerah terhadap warganya. Justru penertiban itu adalah bentuk kepedulian bagi warga Jakarta secara keseluruhan.

"Sungai itu harus bersih dan bebas dari hambatan," katanya.

Selain itu, kawasan bantaran sungai yang ditertibkan bisa dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau yang merupakan paru-paru kota yang bisa berguna bagi seluruh warga Jakarta.

"Mungkin masyarakat yang saat ini tinggal di bantaran sungai merasa tidak senang atas penggusuran, tetapi masyarakat sekitar juga punya hak atas ruang terbuka hijau," kata politikus Partai Nasional Demokrat ini.

Terkait keluhan relokasi warga ke rusun yang berlokasi jauh, Bestari malah menilai tidak masuk akal. Ia malah membandingkan jika seandainya warga yang hidup di pinggir sungai disuruh kembali ke daerahnya.

Lihat juga: Warga Akuarium: Kami Digusur, Tapi Juga Didata untuk Pilkada

"Kalau menolak di relokasi dengan alasan jauh, ya lebih jauh kalau di suruh pulang kampung. Saya pribadi bersyukur Pemprov DKI terus membangun rusun guna masyarakat bantaran yang direlokasi," katanya.

Bestari mengatakan, penggusuran yang dilakukan di masa kepemimpinan Ahok ini justru ditimbulkan karena pembiaran pada pemerintahan masa lalu. Banyaknya warga yang membangun permukiman di tepi sungai karena pemerintah tidak tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai diatur bahwa jarak bangunan dengan bibir sungai adalah 10 hingga 20 meter atau yang disebut dengan garis sepadan.

Namun aturan ini seakan tak berlaku seiring dengan terus adanya pembangunan permukiman di pinggir sungai. Bahkan tidak sedikit warga yang membangun bangunan di atasnya memiliki sertifikat kepemilikan lahan serta ada izin pendirian bangunan. (sur/obs)