Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus korupsi pengadaan KTP elektronik menyeret banyak nama pejabat publik. Puluhan di antaranya adalah anggota DPR yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen.
Dalam berkas dakwaan yang dipaparkan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, sejumlah anggota dewan tercatat menerima uang panas dari proyek masif tersebut.
Dalam dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sudiharto, sejumlah anggota DPR disebut punya andil besar dalam proyek senilai Rp6 triliun dengan taksiran kerugian negara 2,3 triliun.
CNNIndonesia.com melakukan jajak pendapat (
polling) terbuka di media sosial Twitter
@CNNIndonesia terkait dugaan keterlibatan anggota DPR dalam korupsi e-KTP. Dalam
polling itu, masyarakat cenderung tidak lagi mempercayai DPR sebagai institusi yang mengemban amanah wakil rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polling tersebut melemparkan pertanyaan tunggal: Skandal korupsi pengadaan e-KTP menyeret puluhan nama anggota DPR. Apakah DPR sebagai wakil rakyat masih bisa dipercaya publik?
Jajak pendapat ini bukan
polling ilmiah.
Polling dilakukan pada hari ini dan dibuka selama tiga jam (16.00-19.00 WIB).
Dari 420 responden yang mengikuti
polling, sebanyak 93 persen menyatakan tidak mempercayai DPR sebagai institusi yang mengemban amanah wakil rakyat. Sementara 7 persen sisanya masih mempercayai kredibilitas DPR.
Perilaku korup anggota DPR menjadi penilaian Transparency International. Dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017, responden menilai DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia.
Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.
(gil)