Golkar Dorong Pengadilan Tipikor Buka Semua Fakta Kasus e-KTP

Priska Sari Pratiwi & Sisilia Claudea Novitasari | CNN Indonesia

Jumat, 10 Mar 2017 17:29 WIB

Golkar Dorong Pengadilan Tipikor Buka Semua Fakta Kasus e-KTP — Sejumlah politikus senior Golkar disebut jaksa menerima uang panas proyek e-KTP. Partai berlambang beringin pun meminta pengadilan tak tutupi fakta apapun. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menutupi fakta yang muncul pada sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Yorrys mengeluarkan pernyataan itu setelah jaksa penutut umum menyebut sejumlah politikus Golkar dalam berkas dakwaan pada sidang perdana perkara itu. "Putusan sela harus terbuka," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/3).

Golkar, kata Yorrys, memiliki mekanisme internal untuk memeriksa dan menghukum para anggota partai yang terlibat perkara korupsi. Namun dia enggan memaparkan secara rinci langkah yang sedang diambil partainya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami punya mekanisme. Apalagi di dakwaan kan Golkar paling banyak, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan lainnya. Ini menyedihkan," kata Yorrys.

Lihat juga:

Saat jadi Menkeu, Agus Marto Nilai e-KTP Tak Sesuai Aturan

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi menilai, dugaan memanfaatkan pengaruh sebagai Ketua Fraksi Golkar yang dituduhkan kepada Setya Novanto dalam kasus e-KTP dapat mencoreng citra DPR.

Muradi menuturkan, kemunculan nama Setya dalam dakwaan dapat menjadi momentum bagi Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Setya.

Jika akhirnya terbukti mengarahkan perusahaan pemenang proyek e-KTP, kata Muradi, Setya seharusnya segera diberhentikan dari jabatan ketua umum partai berlambang beringin sekaligus Ketua DPR.

“Secara etika politik dia harus diberhentikan atau mundur dari jabatannya. Sementara secara hukum, jika memang terbukti, perilaku itu harus diganjar hukuman maksimal,” ucap Muradi.

Lihat juga:

MKD Tak Bisa Sanksi Setya Novanto Terkait Kasus e-KTP

Kemarin, jaksa KPK menyebut sejumlah nama yang diduga mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek pengadaan e-KTP. Jaksa menduga, Setya mendapatkan jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar.

Menjawab tudingan itu, Setya mempersilakan KPK melacak uang proyek e-KTP di dalam rekening pribadinya dan rekening Golkar.

"Bisa dicek direkening bisa dicek ke seluruh bendahara yang ada. Tidak ada satu persen pun baik kepada Partai Golkar maupun kepada saya pribadi," kata Setya.