Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 tidak digunakan untuk kepentingan politik. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah kader Golkar disebut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
"Jangan gunakan momentum untuk kepentingan agenda. Percayalah Pak Novanto sendiri serahkan ke mekanisme hukum, kan sudah di proses. Jangan dibarengi dengan
hidden agenda," kata Agung di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).
Agung menjelaskan saat ini internal Partai Golkar sedang dalam kondisi yang baik. Ajang Pilkada Serentak 2017 pun membuat Partai Golkar semakin solid.
Ia berharap tidak ada pihak yang berusaha merusak Partai Golkar. Pasalnya, ia mengetahui ada orang dari luar partai yang menghasut kader Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan gunakan momentum ini untuk pecah lagi. Kecuali kalau Pak Novanto tidak kooperatif, dia kan kooperatif. Jangan ambil posisi untuk menyalahkan," kata Agung.
Agung menegaskan Partai Golkar tidak akan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi ketua umum. Ia pernah bertemu dengan Setya untuk membicarakan korupsi e-KTP dan percaya Setya tidak terlibat.
"Tidak ada alasan untuk Munaslub," kata Agung.
Hari ini Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis. Saat memberikan sambutan Setya meminta kader tidak menanggapi kasus korupsi e-KTP. Ia menegaskan dakwaan yang beredar dan memuat nama kader Golkar terlibat dalam korupsi e-KTP tidak benar.
"Jangan sampai kita menanggapi isu yang saat ini lagi menggoda. Partai kita makin baik, mudah-mudahan kita akan tambah baik. Ini godaan yang kecil, kalau ada yang sampaikan hal gaduh pada kita, kita harus kuat," kata Setya.
Menurut Agung apa yang disampaikan Setya sangat wajar. Sebagai pemimpin Setya harus mengingatkan kader.
(obs)