Pemprov Perlu Studi Kelayakan Jalur MRT di Pulau Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat transportasi Danang Parikesit meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan studi kelayakan sebelum merencanakan pemanjangan jalur mass rapid transit (MRT) hingga ke pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Peluang pembangunan Depo MRT di pulau reklamasi dinilainya cukup besar karena belum ada perencanaan tata ruang di sana.

"Kalau ada rencana perpanjangan ke Pulau K, yang harus pertama kali disiapkan adalah studi kelayakan. Harapan suksesnya akan jauh lebih besar," kata Danang kemarin di Jakarta.

Jika jadi dibangun jalur MRT di sana, kata Danang, tentu bisa dipadukan dengan kawasan pemukiman dan bisnis yang akan dibangun.

Lihat juga: Rute MRT Fase Dua Diwacanakan Berakhir di Pulau Reklamasi

"Pulau K sendiri kan belum ada rencana tata ruangnya. Jadi, bisa lebih fleksibel," kata Danang.

Jika jalur MRT jadi diperpanjang hingga ke Pulau K, itu berarti sudah dua kali ada perubahan panjang jalur.

Semula, jalur MRT fase dua memanjang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Kampung Bandan sepanjang 8,5 kilometer. Namun jalurnya diperpanjang lantaran tak ada lahan cukup untuk pembangunan depo di Kampung Bandan.

Lihat juga: Sumarsono Siap Jelaskan ke DPRD soal Perpanjangan Jalur MRT

Jalur kemudian diperpanjang hingga Ancol Timur atau bertambah 6 km menjadi 14,5 km. Penambahan panjang jalur ini juga berimbas pada bertambahnya anggaran yang dibutukan. Dari semula kebutuhan Rp17,3 triliun, duit yang dibutuhkan untuk jalur hingga ke Ancol sebesar Rp31,7 triliun.

Perpanjangan rute sampai ke Pulau K tentu akan menambah bengkak anggaran yang dibutuhkan.

Jalur fase dua kini direncanakan mulai dibangun tahun depan. Saat ini yang tengah dikerjakan adalah fase pertama yang membentang dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI.