Kementerian PUPR Siapkan Pengelolaan Limbah Air di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu atau Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan akan diprioritaskan pada zona satu yang berlokasi di Pluit dan zona enam di Duri Kosambi.

“Sudah ada lahan disiapkan untuk pembangunannya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta,” kata Basuki dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Lihat juga: Krisis Air Bersih Hantui Jakarta

Zona satu akan dibangun di atas lahan seluas 4,901 hektar dengan kapasitas 198.000 meter kubik limbah per hari. Sedangkan zona enam dengan luas sekitar 5,875 hektar berkapasitas 282.000 meter kubik per hari.

Air limbah di Jakarta dan kota lain di Indonesia masih menggunakan septic tank yang berada di rumah atau bangunan (on site). Pengolahan air limbah melalui perpipaan di Jakarta sendiri baru melayani 3,8 persen warga Jakarta.

Hanya ada satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Jakarta yang melayani limbah dari perkantoran, hotel atau bangunan sekitarnya.

Dalam sistem pengelolaan limbah, septic tank warga di Jakarta, diangkut menggunakan truk tangki dan diolah di Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) milik PD PAL Jaya yang ada di Pulogebang dan Bukit Duri.

Sementara itu Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi mengatakan bahwa pembangunan IPAL terpadu di Jakarta sangat berat tantangannya karena disamping biaya sangat mahal, diperlukan ketersediaan lahan yang luas.

Biaya untuk pembangunan zona satu dibutuhkan dana sebesar Rp 8,1 triliun dan zona enam sebesar Rp 8,7 triliun yang berasal dari pinjaman Jepang.

Lihat juga: Pencurian Air Tanah di DKI Jakarta

“Biayanya mahal sekali karena tidak menggunakan pompa namun gravitasi sehingga diperlukan penanaman pipa di dalam tanah dengan kedalaman 20-30 meter” kata Dodi.

Selain pembangunan IPAL terpadu pada 15 zona tersebut, Kementerian PUPR juga akan bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan IPAL komunal melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).  

Pembangunan IPAL terpadu pada 15 zona ditargetkan selesai pada 2035, yang diperkirakan mampu melayani pengolahan air limbah Jakarta hingga 90 persen.

Pengelolaan air limbah ini, kata Dodi, akan mengurangi pencemaran air tanah dan sungai Jakarta. Seperti diketahui, sebanyak 90 persen air tanah dan sungai di Jakarta mengandung bakteri Escherichia coli.