Pemuda Muhammadiyah Berdemo Desak KPK Usut Tuntas Kasus e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan pengunjuk rasa Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dari Pemuda Muhammadiyah menggelar aksi di halaman depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/3).

Mereka berunjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi termasuk korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Mengenakan seragam khas Pemuda Muhammadiyah berwarna loreng dan baret merah, ratusan orang duduk di halaman depan gedung KPK. Rencananya mereka akan salat jumat bersama dan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK.

Ketua KOKAM Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kasus e-KTP termasuk korupsi besar karena melibatkan banyak pihak dari politikus di parlemen. Akibat korupsi itu, menurutnya, masyarakat Indonesia merugi lantaran tak bisa memanfaatkan penggunaan e-KTP secara maksimal.

“Kami mendesak KPK mengusut tuntas kasus e-KTP. Ini penting karena e-KTP harusnya jadi harapan masyarakat Indonesia, tapi para bandit politik itu sudah merampas dengan korupsi,” ujar Dahnil.

Lihat juga: Bau Durian dan Pencabutan BAP Miryam di Sidang E-KTP

Ia melihat ada indikasi dari sejumlah pihak berniat melemahkan KPK agar menghentikan proses penyidikan KTP. Hal itu terlihat dari upaya para pihak memunculkan kembali wacana revisi UU KPK.

Terlepas dari itu, Dahnil menjamin pihaknya akan mengawal KPK dari berbagai intervensi pada lembaga anti rasuah dalam mengusut kasus ini.  

“Ada indikasi upaya pelemahan KPK karena kasus ini melibatkan banyak pihak yang diduga orang kuat,” katanya.

Lihat juga: Evolusi Jaringan Teroris Indonesia

Selain pengusutan kasus e-KTP, pihaknya juga meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap Rp100 juta dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri pada keluarga terduga teroris yang tewas, Suyono.

“Kami menagih utang KPK untuk mengusut pemberian uang itu segera,” ucap Dahnil.

Lihat juga: Kontras: Akuntabilitas Densus 88 Antiteror Wajib Dibenahi

Pihaknya telah melaporkan pemberian uang tersebut sejak 2016. Dahnil menduga uang itu merupakan hasil gratifikasi yang diterima Kepala Densus saat itu Brigadir Jenderal Eddy Hartono. Pemberian uang itu diduga berasal dari sejumlah pihak, bukan milik Kadensus pribadi.

“Padahal dari dugaan gratifikasi itu saya kira dapat membongkar praktik desain terorisme di Indonesia,” tuturnya.