Tapanuli Tengah, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo kembali menyebut penyelesaian persoalan pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Pegunungan Kendeng merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jokowi menyatakan, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pelat merah itu.
"Tanyakan ke Gubernur Jawa Tengah. Yang lain-lain, silakan tanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Jokowi di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3).
Jokowi menuturkan, selama ini pemerintah pusat telah mendengarkan dan mempertimbangkan keluhan para petani Kendeng. Hasilnya, kata Jokowi, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat tim khusus untuk meneliti dan menerbitkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kan sudah bertemu dengan mereka (petani), dua kali. Jadi saya sudah mengerti sehingga kemarin kami keluarkan KLHS," tuturnya.
Saat bertemu petani Kendeng Agustus 2016, Jokowi sepakat operasional pabrik PT Semen Indonesia di kawasan Kendeng harus menunggu KLHS. Dokumen yang disusun sejumlah pakar lingkungan itu ditargetkan terbit April mendatang.
Jokowi menjamin, KLHS di bawah tim KLHK dan Kantor Staf Presiden dikerjakan secara transparan.
 Pekan ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berjanji tak akan mengoperasikan pabrik mereka di Rembang sebelum KLHS keluar April mendatang. (CNN Indonesia/Agust Supriadi) |
Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang. Izin yang tercantum melalui Keputusan Gubernur Jateng dengan Nomor 660.1/6 Tahun 2017 terbit tanpa menunggu KLHS.
Penerbitan izin baru yang dinilai kelompok petani Kendeng bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dan perintah pemerintah pusat itu memunculkan gelombang protes.
Kelompok petani Kendeng bersama organisasi masyarakat sipil menggelar aksi cor kaki di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Satu petani bernama Patmi meninggal dunia usai mengikuti aksi tersebut.
Rabu lalu, perwakilan petani Kendeng bernama Gunarti bertemu Jokowi dalam waktu yang sangat singkat. Ia mengambil kesempatan saat menjadi bagian dari rombongan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
"Kalau melihat yang dikatakan Pak Jokowi, saya rasanya sudah kehilangan beliau. Ini benak yang kami rasakan dan saya membawa amanah dari desa," ujar Gunarti usai bertemu Jokowi.