Tak Ungkap Data Armada, Kemenhub Blokir Transportasi Online

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memblokir aplikasi angkutan online jika tidak menyerahkan data armada dalam waktu tiga bulan.

Pada 1 April 2017, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan segera diberlakukan. Salah satu poin yang direvisi adalah soal pembatasan kuota jumlah kendaraan taksi online untuk setiap perusahaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kerja sama dengan Kemkominfo dilakukan lantaran kementerian itulah yang bertugas sebagai pengatur aplikasi angkutan online.

Lihat juga: Taksi Konvensional Diminta Tiru Strategi Taksi Online

“Tentu kalau mereka tidak bisa mengikuti peraturan ini akan diberhentikan," kata Budi usai sosialisasi revisi Permen 32/2016 di Kantor Wali Kota Tangerang, Sabtu (25/3).

Sebelum Permen resmi diberlakukan, pemerintah memberi tenggat waktu selama tiga bulan kepada pelaku transportasi online untuk menyesuaikan diri. Tenggat waktu sekaligus menjadi batas bagi perusahaan aplikasi angkutan online untuk menyerahkan data jumlah armada.

Budi mengatakan, sudah bertemu langsung dengan semua pemilik perusahaan aplikasi angkutan online. "Mereka sudah setuju dan harapan saya bisa kami pegang," ujar Budi.

Lihat juga: Pemerintah Berlakukan Aturan Baru Transportasi Online

Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan, pemberlakuan batas kuota untuk jumlah angkutan online dilakukan untuk menstabilkan kembali pendapatan sopir taksi konvensional.

Cucu menjelaskan, jumlah armada taksi yang tidak terkendali mengakibatkan pendapatan sopir taksi online maupun konvensional semakin menurun.

"Jumlah pengguna taksi relatif tetap, sedangkan jumlah kendaraan naik tinggi, kalau ini dibiarkan terus akan mencelakakan semua pihak," kata Cucu.