Saat Kapolri Kritik Soal Membunuh atas Nama Tuhan

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Sabtu, 08/04/2017 15:43 WIB
Saat Kapolri Kritik Soal Membunuh atas Nama Tuhan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah mewawancarai ribuan orang dengan pikiran yang sama yakni membunuh atas nama agama. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan agama dapat menjadi sikap yang membangun sekaligus menghancurkan perbedaan dalam pertarungan politik.

Hal itu disampaikan dalam satu diskusi bertajuk Negara Pancasila Vs Negara Agama di Jakarta, Sabtu (8/4). Dia menuturkan salah satu hal yang terjadi di Indonesia adalah persimpangan ke arah demokrasi liberal.

Namun, kata dia, demokrasi liberal dianggap dominan sehingga kalangan lainnya juga ingin mendominasi, melalui agama.


“Agama memiliki sikap membangun tapi juga menghancurkan perbedaan dalam pertarungan politik,” kata Tito dalam diskusi.

“Saya sudah seribu kali lebih interview orang yang ditangkap, sama saja pemikiran mereka, atas nama Tuhan membunuh yang lain.”

Diketahui, Tito sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016, sebelum menjadi Kapolri.

Dia juga lebih banyak berurusan dengan soal teroris saat menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri pada 2009-2010.

Dia mengungkapkan konsep jihad inilah yang menjadi ideologi untuk melawan demokrasi liberal. Tito menuturkan pihak yang melawan itu menganggap peradaban Islam saat ini sedang ditekan dunia Barat.

“Mereka ingin menegakkan kembali Islam seperti zaman para sahabat (Nabi Muhammad) pada abad 13. Islam memegang hegemoni,” kata Tito.

Di sisi lain, Tito menuturkan para pendahulu sudah memikirkan konsep Bhineka Tunggal Ika. Artinya, mereka sadar bahwa bisa menjadi pemersatu dan pemecah belah.

Penegakan Hukum

Dalam acara serupa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mangatakan penegakan hukum merupakan kunci dari persatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan.

"Tetapkan aturan yang disepakati secara demokratis. Tegakkan aturan hukum yang sudah ada, jangan tunggu sempurna," kata Jimly saat diskusi, Sabtu (8/4).

Diketahui, isu soal agama kembali mencuat dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebagian pihak meminta agar warga DKI Jakarta tak memilih pasangan yang bukan muslim karena menganggap hal itu dilarang oleh kitab suci.

Jimly menegaskan Indonesia harus optimistis menegakkan hukum sebagai bagian dari menyatukan perbedaan. Menurutnya, banyak negara lain yang memuji persatuan Indonesia bisa satu dalam perbedaan yang relatif besar.