Jakarta, CNN Indonesia -- Prajurit TNI dari Batalyon Perhubungan Kodam Jaya yang bertugas mengawal Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Kapten Edward Efendi (52) meninggal dunia. Belum diketahui penyebab meninggalnya prajurit tersebut.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa menjelaskan, Edward meninggal dunia saat hendak mengikuti apel pembekalan pengamanan pilkada di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4) pagi.
"Iya benar infonya demikian. Meninggal di rumah sakit," kata Heri kepada
CNNIndonesia.com di Jakarta, Selasa (18/4).
Heri mengatakan kesatuan TNI sangat berduka atas meninggalnya Edward. Dia menyebut almarhum telah menunaikan tugas untuk menegakan demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sangat berduka, semoga almarhum
khusnul khotimah, meninggal saat sedang menjalankan tugas mulia, pengamanan pilkada sebagai wujud hadirnya negara untuk menjamin hak konstitusi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya," kata Heri.
Heri menuturkan, Edward mendadak jatuh pingsan saat memasuki lokasi apel di Ancol. Padahal dia masih kelihatan sehat sebelum apel berlangsung.
Mengetahui Edward pingsan, rekan Edward yang ada di sebelahnya langsung menyangganya, sehingga tak sampai jatuh ke tanah. Saat itu, Edward sempat diberikan resusitasi dan oksigen, namun pupil terlihat melebar.
"Saat diperiksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur," kata dia.
Heri mengatakan, melihat kondisi Edward yang demikian, petugas medis langsung membawa korban ke Rumah Sakit Pademangan, Jakarta Utara. Namun setibanya di unit gawat darurat, Edward dinyatakan meninggal.
"Penyebab pastinya saya belum tahu. Tapi dugaan sementara karena sakit," kata dia.
Heri mengatakan jenazah Edward saat ini sudah berada di rumah duka di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan rencananya akan dimakamkan sore ini.
Selama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, puluhan ribu personel akan dikerahkan untuk mengamankan Pilkada DKI putaran dua. Sebanyak 20 ribu personel dari Polri, 15 ribu anggota TNI, dan sisanya berasal dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.