Idrus Luruskan Pernyataan Yorrys soal Setya Hampir Tersangka

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meluruskan pernyataan petinggi partai tersebut Yorrys Raweyai, terkait status Setya Novanto. Yorrys sebelumnya menyatakan, internal Golkar terus berkonsolidasi di antaranya terkait dengan status Ketua Umum mereka itu yang berpotensi jadi tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Idrus mengatakan, ia telah mengklarifikasi pernyataan tersebut ke Yorrys. Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menurut Idrus menjelaskan bahwa pernyataannya tidak seperti yang dituliskan media.

"Maksud Bang Yorrys, Golkar dalam kondisi apapun harus siap. Tidak ada masalah harus siap, apalagi kalau ada masalah," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/4).

Dengan demikian, Idrus menegaskan bahwa partainya tidak berpikir untuk menyelenggarakan pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil Munaslub 2016," kata dia.

Lihat juga: Guyon Yorrys: Trump Tahu Perkara Setya dan e-KTP

Sejumlah alasan disebut Idrus menjadi faktor yang mengokohkan posisi Setya sebagai Ketua Umum. Diantaranya adalah konsolidasi internal ke seluruh daerah selama sepuluh bulan menjabat dan klaim keberhasilan memenangkan banyak Pilkada tahun ini.

"Terkait hukum yang ada, Golkar sangat hormati proses hukum yang dilakukan KPK dan sangat hargai sikap kooperatif Ketum kami dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada," kata Idrus.

Lihat juga: Setya Novanto Disebut Terima Jatah 7 Persen Proyek e-KTP

Kemarin Yorrys mengatakan, Setya hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Karena itu saat ini partai berlambang beringin itu terus berkonsolidiasi.

Konsolidasi, kata Yorrys, merupakan upaya menyelamatkan partai. Sebab dalam beberapa bulan mendatang, partai politik harus menyiapkan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2018 dan verifikasi faktual parpol untuk Pemilu 2019.

"Itu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal, bukan Plt (Pelaksana tugas)," kata Yorrys di Jakarta.

Lihat juga: Petinggi Golkar: Ketum Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP

Yorrys enggan menyebut kemungkinan hasil konsolidasi. Namun sejumlah anggota muda Golkar sudah mendesak digelarnya Munaslub.

Berdasarkan Pasal 33 Bab XV AD/ART Golkar, Munaslub biasanya diselenggarakan apabila partai dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa.

Setya sebelumnya juga terpilih menjadi ketua umum melalui Munaslub. Perhelatan digelar untuk menyelesaikan dualisme Golkar yang berlangsung lebih dari setahun sejak 2014.

Sementara itu, Juru Bicara Golkar Nurul Arifin memastikan, tidak akan ada Munaslub Golkar.

"Semua solid di belakang Ketua Umum Setya Novanto. Jangan menghakimi sebelum ada keputusan apapun," kata Nurul.

Lihat juga: Andi Narogong Disebut Lobi DPR untuk Loloskan Anggaran e-KTP

Setya saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus e-KTP. Namun ia sudah dicegah keluar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK. Komisi antirasuah menilai keterangan Setya sangat penting untuk mengungkap skandal ini.

Dalam dakwaan, Setya disebut menerima uang dalam proyek e-KTP. Perannya bersama tersangka Andi Narogong dalam proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini juga disebut sangat sentral.