Politikus Hanura Miryam Haryani Ajukan Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Miryam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi keterangan palsu dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Kuasa hukum Miryam, Aga Khan mengatakan, gugatan praperadilan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/4) lalu. Dia pun menyerahkan surat pemberitahuan pengajuan praperadilan tersebut ke KPK.

"Langkah hukum kami sudah jelas didaftarkan ke PN Jakarta Selatan jadi harusnya (proses hukumnya) dihentikan dulu," kata Aga di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4).

Lihat juga: DPR Gulirkan Hak Angket, Desak KPK Buka Rekaman BAP Miryam

Aga berharap proses hukum pada Miryam menunggu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan praperadilan tersebut.

Sejauh ini Miryam belum memenuhi penggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Besok KPK dijadwalkan kembali memanggil Miryam. Namun Aga memastikan kliennya tak akan menghadiri pemeriksaan penyidik.

"Kami fokus di praperadilan," kata Aga.

Terkait kasus yang menjerat Miryam, penyidik KPK juga sudah menggeledah seluruh ruangan yang ada di rumah Miryam, di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan siang ini. Menurut Agas, saat penggeledahan, Miryam tak ada di rumah dan sedang berada di Bandung, Jawa Barat.

"Semua ruangan (digeledah). Dan surat perintahnya pun mengenai kesaksian palsu di persidangan, bukan e-KTP," jelasnya.

Lihat juga: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dukung Hak Angket Kasus e-KTP

Namun, Aga mengaku tak mengetahui apa saja yang diamankan penyidik dari rumah anggota Komisi V DPR itu. Dirinya pun mengetahui dari penjaga yang tinggal di rumah Miryam.

Miryam dijerat sebagai tersangka memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam dianggap berbelit-belit dalam bersaksi dan menghambat pengusutan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.