DPR Ingin Saksi Pemilu Tidak Ditanggung Parpol, tetapi APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mendapat usul dari Panitia Khusus RUU Pemilu DPR agar biaya seluruh saksi pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikatakan Tjahjo di gedung Kemendagri, Jakarta (2/5), biaya saksi itu sendiri ditaksir mencapai Rp10 triliun untuk satu putaran.

"DPR usul dari APBN. Saksi kan kalau per orang Rp300 ribu. (Total) 10T sekali pencoblosan. Kalau ada tahap kedua ada lagi," tutur Tjahjo.

Pilihan Redaksi DPR Minta KPU Evaluasi Usulan Anggaran Pilkada 2018 Tjahjo Minta Pemda Mulai Siapkan Dana untuk Pilkada 2018 Angket DPR Tak Hanya Kejar soal Pemeriksaan Miryam

Tjahjo lalu seolah mempertanyakan kesiapan partai politik untuk mempertanggungjawabkan uang yang diberikan pemerintah jika biaya saksi ditanggung oleh APBN. Menurut Tjahjo, jika usulan tersebut disetujui, maka partai politik menerima dana langsung untuk operasional, sehingga bakal diawasi oleh lembaga pengawas keuangan.

"Pengawasan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa masuk. Parpol siap enggak?" kata Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, selama ini partai politik telah diberi anggaran oleh pemerintah untuk pendidikan politik. Jika partai politik kembali meminta untuk keperluan honor saksi saat pileg dan pilpres, Tjahjo cemas hal itu dapat mengurangi kemandirian partai politik dalam mengelola anggarannya.

"Kalau jumlahnya besar terus tak menjamin kemandirian partai dan capres? Saya kira juga jangan sampai ganggu kemandirian parpol," tutur Tjahjo.

Tjahjo menegaskan bahwa Kemendagri masih menimbang usul dari pansus DPR tersebut. Dia masih ingin melakukan pengkajian mendalam agar dana yang besar tersebut tidak salah alokasi.

Tjahjo lalu menekankan bahwa Rp10 triliun itu merupakan jumlah yang sangat besar. Jika dialokasikan ke segmen yang lain, manfaatnya pun dapat terlihat dengan jelas. Misalnya, di segmen pendidikan.

"Kalau 10 T sampai 20 T buat bangun sekolah SD kan bisa banyak. Masih kita timbang," kata Tjahjo.