Penyuap Pejabat Bakamla Sebut Aliran Dana ke Politikus Golkar

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Rabu, 03/05/2017 14:42 WIB
Penyuap Pejabat Bakamla Sebut Aliran Dana ke Politikus Golkar Terdakwa Fahmi Dharmawansyah menyebut ada aliran dana ke politikus Golkar. (ANTARA FOTO/Ubaidillah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus suap pengadaan alat pemantau satelit di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah, menyebut ada aliran dana yang diterima politikus Golkar Fayakhun Andriadi. Uang tersebut diduga diberikan terkait dengan pembahasan proyek di DPR dalam kapasitas Fayakhun sebagai anggota Komisi I.

Fahmi mengatakan, uang tersebut sudah ditansfer oleh anak buahnya. Namun ia tidak tahu jumlah persisnya.

"Uangnya sudah ditransfer tapi saya belum menerima laporan berapa jumlahnya kalau dalam rupiah," kata Fahmi saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/5).
Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) ini mengatakan, dua anak buahnya yang mengatur pembagian uang adalah Adami Okta dan Hardy Stefanus. Keduanya juga sudah berstatus terdakwa. Keduanya bekerja sama dengan Staf Ahli Bakamla Fahmi Al Habsyi atau Ali Fahmi yang juga politiku PDI Perjuangan.


Menurut Fahmi, Ali meminta uang sebesar Rp24 miliar untuk membantu mengurus anggaran bersama anggota DPR lainnya, termasuk Fayakhun.

"Yang saya tahu Fayakhun itu Komisi I memang menangani TNI dan Kementerian Pertahanan. Saya tahu setelah Ali cerita ketemu Fayakhun, tapi entah ngomong apa," katanya.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Fahmi menyebutkan nama-nama anggota DPR yang diduga turut menerima aliran dana. Selain Fayakhun anggota DPR yang disebut menerima uang adalah politikus PDIP Eva Sundari, anggota Komisi XI DPR Bertus Merlas, serta pegawai Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Fayakhun beberapa waktu lalu sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Ia bungkam usai menjalani pemeriksaan. "Saya sudah ketemu pemeriksa dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan," kata Fayakhun di Gedung KPK, Selasa (25/4) lalu.

Eva juga membantah dirinya menerima aliran dana dari Fahmi dalam kasus ini.
Dalam perkara ini, PT MTI ikut serta dalam lelang pengadaan proyek alat pemantauan satelit pada Maret 2016. Ali saat itu mendatangi Fahmi dan menawarkan bahwa untuk memenangkan proyek di Bakamla harus memberikan imbalan atau fee.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Selain Fahmi, tersangka lain adalah Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi (ESH), dua pegawai MTI Muhammad Adami Okta (MAO) dan Hardy Stefanus (HST) serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan .