Jakarta, CNN Indonesia -- Forum purnawirawan TNI/Polri yang terbagi dalam enam organisasi mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi-organisasi berpaham anti Pancasila, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Namun forum tersebut mengingatkan bahwa paham radikalisme tak akan hilang hanya dengan pembubaran organisasi yang menyebarkannya.
Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyebut radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar.
Untuk melawan paham radikal tersebut, kata Kiki, perlu ada langkah lanjutan setelah organisasinya dibubarkan. Kiki menyarankan pemerintah meningkatkan program deradikalisasi.
"Kami sarankan tindakan pembubaran diikuti langkah seperti deradikalisasi secara besar, terencana, dan sistematis dengan menintikberatkan pada upaya pembangunan karakter bagi seluruh anak bangsa sejak dini," kata Kiki saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (12/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiki datang ke Kemenko Polhukam tidak seorang diri. Dia didampingi Ketua Pimpinan Pusat Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Sekjen Legiun Veteran Republik Indonesia Marsekal Muda (Purn) Suwitno Adi, dan Ketua PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Turut hadir pula wakil dari PP Angkatan Laut Laksamana Madya (Purn) Putu Ardan dan wakil PP Angkatan Udara Marsekal Madya (Purn) I Gusti Made Oka. Mereka bertemu Menko Polhukam Wiranto untuk membicarakan persoalan seputar paham radikal dan pembubaran organisasi radikal.
Kiki mengingatkan pemerintah juga harus tegas terhadap seluruh organisasi radikal, baik kelompok radikal kanan maupun kiri. Jika HTI dibubar, maka hal serupa harus dilakukan kepada organisasi lain yang berhaluan radikal.
Kiki juga berharap jajaran TNI-Polri bisa terus menjaga sinergi dan soliditas demi menghadapi serangan paham radikalisme yang tengah marak saat ini.