Anies Ingin Besarkan Pusat Sastra HB Jassin
CNN Indonesia
Rabu, 17 Mei 2017 07:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan siap mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat. Ia menargetkan PDS HB Jassin bisa jadi pusat dokumentasi sastra terkemuka di Asia Tenggara.
"Saya memilih untuk mengambil tanggung jawab (pengelolaan), ingin bereskan, ingin jadikan pusat dokumentasi terkemuka bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara dan anak-anak memanfaatkannya," kata Anies usai meninjau PDS HB Jassin, Selasa (16/5).
Saat ini kondisi pusat dokumentasi itu kurang terkelola dengan baik. Penyebabnya adalah dana yang kurang. PDS sempat mendapat suntikan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, tahun 2016, hibah dihentikan.
Pemprov DKI tak lagi bisa memberikan bantuan dana lantaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Pada pasal 4 tertulis bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun hibah tidak dapat diberikan berturut-turut setiap tahun.
Anies menegaskan yang akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI adalah pengelolaan, bukan ambil alih kepemilikan.
Pengambilan alih pengelolaan PDS HB Jassin merupakan salah satu janji kerja Anies-Sandi. Dalam situs Jakartamajubersama.com dijelaskan Anies-Sandi ingin menggabungkan PDS dengan Pemprov DKI, mendorong keterlibatan publik dan mendorong keterlibatan pihak swasta.
Saat ini, kata Anies, PDS dikelola oleh yayasan dengan orang-orang yang bekerja sukarela. Keterbatasan dana membuat dokumentasi sastra di PDS terbengkalai.
"Terbengkalainya bukan karena tidak ada yang mengurus, ada yang ngurus tapi akan salah satu tidak dikasih sumber daya yang cukup," kata Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan mencari celah yang tepat agar Pemprov DKI bisa memberikan bantuan dana ke PDS HB Jassin. Namun Anies tidak ingin mengambil langkah buru-buru dan menunggu ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
"Yang penting bukan hanya sekadar ini di bawah Pemprov atau tidak. Yang penting pengelolaan bisa berkelanjutan, dokumen di sini terawat dengan baik sesuai zaman," katanya.
Dalam kesampatan yang sama, Salah Satu Pendiri PDS H.B Jassin, Ajip Rosidi mengaku keterbatasan dana sebagai salah satu penyebab PDS terbengkalai. Apalagi yayasan yang mengelola PDS ini merupakan yayasan kecil. Kemudian Pemprov DKI tak lagi memberi bantuan dana karena Permendagri Nomor 32 Tahun 2012.
Soal pengambilalihan pengeloaan oleh Pemprov, Ajip belum bisa memastikannya. Ia mengaku belum bisa mempercayakan pengeloaan PDS HB Jassin pada pegawai Pemprov.
“Kalau buku-buku dan dokumentasi ini hilang, saya hadapi Pak Jassin di akhirat," kata Ajip.
"Saya memilih untuk mengambil tanggung jawab (pengelolaan), ingin bereskan, ingin jadikan pusat dokumentasi terkemuka bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara dan anak-anak memanfaatkannya," kata Anies usai meninjau PDS HB Jassin, Selasa (16/5).
Saat ini kondisi pusat dokumentasi itu kurang terkelola dengan baik. Penyebabnya adalah dana yang kurang. PDS sempat mendapat suntikan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, tahun 2016, hibah dihentikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengambilan alih pengelolaan PDS HB Jassin merupakan salah satu janji kerja Anies-Sandi. Dalam situs Jakartamajubersama.com dijelaskan Anies-Sandi ingin menggabungkan PDS dengan Pemprov DKI, mendorong keterlibatan publik dan mendorong keterlibatan pihak swasta.
"Terbengkalainya bukan karena tidak ada yang mengurus, ada yang ngurus tapi akan salah satu tidak dikasih sumber daya yang cukup," kata Anies.
"Yang penting bukan hanya sekadar ini di bawah Pemprov atau tidak. Yang penting pengelolaan bisa berkelanjutan, dokumen di sini terawat dengan baik sesuai zaman," katanya.
Dalam kesampatan yang sama, Salah Satu Pendiri PDS H.B Jassin, Ajip Rosidi mengaku keterbatasan dana sebagai salah satu penyebab PDS terbengkalai. Apalagi yayasan yang mengelola PDS ini merupakan yayasan kecil. Kemudian Pemprov DKI tak lagi memberi bantuan dana karena Permendagri Nomor 32 Tahun 2012.
Soal pengambilalihan pengeloaan oleh Pemprov, Ajip belum bisa memastikannya. Ia mengaku belum bisa mempercayakan pengeloaan PDS HB Jassin pada pegawai Pemprov.
“Kalau buku-buku dan dokumentasi ini hilang, saya hadapi Pak Jassin di akhirat," kata Ajip.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK