Dongkrak Kinerja, Menpan RB Percepat Penerapan e-Government
CNN Indonesia
Kamis, 18 Mei 2017 02:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2016, terdapat 370 daerah yang memperoleh nilai di bawah B. Asman menargetkan ratusan daerah tersebut naik penilaiannya tahun ini.
Untuk mewujudkan itu, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemakaian sistem e-government terpadu.
"Melalui e-government dan e-performance budgeting jadi yang kita nilai hasil, bukan penyerapannya (anggaran). Ini kita fokus karena kita tanya (sering) hasilnya tidak nyambung antara program dengan kegiatan. Uang habis, program tidak ada," tutur Asman di kantornya.
Menteri dari Partai Amanat Nasional itu juga yakin penerapan sistem elektronik dalam menyusun dan menilai kinerja pemerintah daerah bisa menghemat anggaran pengadaan teknologi informasi di daerah dan pemerintah pusat.
Asman mengklaim, penghematan bisa dilakukan hingga setengah dari total anggaran pengadaan IT yang saat ini nilainya ditaksir mencapai Rp16 triliun.
Sistem e-government rencananya dibuat dengan server tersendiri yang bersifat terpadu. "Sekarang itu pemda buat sendiri, pemprov buat sendiri, dan bahkan kementerian buat sendiri. Nanti (jika sudah jadi satu) misalnya yang satu sudah ada tinggal sharing saja," ujar Asman.
Sebagai catatan, saat ini sudah ada 65 persen data yang sebenarnya serupa dan bisa disatukan dalam sebuah sistem.
Asman mengatakan 65 persen data tersebut sebagian besar berisi data kepegawaian. Data seperti itu bisa disalin dengan mudah tanpa harus takut disalahartikan. Sisanya, sebanyak 35 persen merupakan data privat yang belum tentu bisa disatukan dalam satu sistem.
"35 persen itu hal khusus, dari perpajakan hingga intelijen. Itu berdiri sendiri," kata Asman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata sistem e-government kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo menilai banyak anggaran daerah yang habis, namun tak berdampak apapun bagi masyarakat.
"Duitnya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Pak Jokowi minta ditingkatkan," kata Tjahjo.
"Melalui e-government dan e-performance budgeting jadi yang kita nilai hasil, bukan penyerapannya (anggaran). Ini kita fokus karena kita tanya (sering) hasilnya tidak nyambung antara program dengan kegiatan. Uang habis, program tidak ada," tutur Asman di kantornya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistem e-government rencananya dibuat dengan server tersendiri yang bersifat terpadu. "Sekarang itu pemda buat sendiri, pemprov buat sendiri, dan bahkan kementerian buat sendiri. Nanti (jika sudah jadi satu) misalnya yang satu sudah ada tinggal sharing saja," ujar Asman.
"35 persen itu hal khusus, dari perpajakan hingga intelijen. Itu berdiri sendiri," kata Asman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata sistem e-government kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo menilai banyak anggaran daerah yang habis, namun tak berdampak apapun bagi masyarakat.
"Duitnya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Pak Jokowi minta ditingkatkan," kata Tjahjo.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK