Uang dari Andi Narogong Disebut Permintaan Anggota DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman, membantah tudingan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menyebutnya meminta uang sebesar US$1,5 juta. Menurut Irman, uang itu berasal dari permintaan sejumlah anggota DPR.

"Saya sangat keberatan dan tidak pernah meminta uang pada Andi untuk dana operasional. Uang itu memang ada, tapi prosesnya bertahap diminta oleh anggota DPR," ujar Irman dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5).

Uang itu, kata Irman, berawal dari permintaan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani dan Markus Nari. Irman lantas menyampaikan pada Sugiharto soal permintaan uang tersebut.

Lihat juga: Cerita Saksi e-KTP soal Pesan 'Tak Kenal Setya Novanto'

"Saya bilang ke Pak Sugiharto, terus dia bilang akan usahakan lewat Andi," kata Irman.

Uang itu kemudian diberikan secara bertahap melalui perantara adik Andi, Vidi Gunawan, masing-masing di Mall Cibubur Junction sebesar US$500 ribu, kemudian di toko Holland Bakery Kampung Melayu sebesar US$400 ribu, di SPBU Bangka Raya sebesar US$200 ribu, dan SPBU AURI Cibubur sebesar US$400 ribu.

Keterangan Irman sekaligus menampik pernyataan Andi yang mengatakan tidak pernah berhubungan dengan para angggota DPR. Andi mengaku hanya mengenal anggota DPR Ignatius Mulyono dan mantan anggota Komisi II DPR Mustokoweni. Padahal, menurut Irman, sejak awal Andi mengaku telah diminta Komisi II DPR untuk mengurus proyek e-KTP dengan Kementerian Dalam Negeri.

Lihat juga: Andi Narogong Bantah Pernah Bahas e-KTP Bersama Setya Novanto

Andi sebelumnya menuding Irman sebagai pihak yang berperan penting dalam proyek e-KTP. Menurut Andi, Irman merupakan pihak yang sejak awal mengatur proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun itu.

"Bahwa yang berperan Pak Irman, yang menentukan pemenang proyek juga Pak Irman. Ini sudah jadi rahasia umum," ucap Andi.

Menurutnya, Irman yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri beberapa kali meminta uang sebagai biaya operasional proyek e-KTP. Permintaan ini terjadi lantaran Kemdagri belum memiliki anggaran untuk membayar uang muka perusahaan yang mengikuti lelang proyek e-KTP.

"Saya bersedia beri uang supaya dapat kerja sub kontrak dari proyek e-KTP. Tapi ternyata tidak," katanya.