JK: Aturan Libur Sabtu Tak BIsa Diputuskan di Tingkat Menteri

CNN Indonesia
Selasa, 13 Jun 2017 19:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan libur sekolah hari Sabtu perlu dirembukkan bersama presiden salam rapat terbatas di Istana.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan libur sekolah hari Sabtu perlu dirembukkan bersama presiden salam rapat terbatas di Istana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan meliburkan hari Sabtu dari kegiatan belajar-mengajar di sekolah perlu dirembukkan bersama kepala pemerintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana.

Jusuf Kalla menyatakan aturan itu tak bisa diputuskan di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat terbatas dianggap perlu digelar guna menghindari polemik atau pro-kontra di masyarakat soal wacana meliburkan sekolah di akhir pekan.

Menurut Jusuf Kalla, urusan libur kegiatan belajar-mengajar perlu dirembukkan karena menyangkut nasib jutaan siswa, sehingga keputusannya harus melalui rapat terbatas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau seperti ini tak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri, jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas untuk memutuskan," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (13/4).

Jusuf Kalla mempertimbangkan konsekuensi padatnya kegiatan siswa di sekolah ketika kegiatan belajar-mengajar dipadatkan menjadi lima hari, Senin sampai Jumat. Dia menilai perlunya evaluasi secara menyeluruh sebelum kebijakan itu direalisasikan.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpendapat, pembelajaran delapan jam sehari pada Senin-Jumat tidak akan mempengaruhi praktik penyelenggaraan pendidikan seperti keagamaan swadaya masyarakat.

Muhadjir menegaskan, pemberlakuan belajar mengajar lima hari dalam seminggu tidak akan mempengaruhi apalagi mematikan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan pesantren.

"Sama sekali kami tidak ada pikiran menghilangkan, malah justru akan jadi partner sekolah menguatkan program karakter," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Muhadjir mengatakan, pemerintah memiliki lima target pembentukan karakter melalui program pembelajaran delapan jam per hari yakni religi atau keberagaman, integritas, nasionalisme, kerja keras, dan gotong royong.

Penguatan karakter ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Tugas Guru yang juga menjadi dasar per Juli sekolah hanya dari Senin hingga Jumat.
Dalam penyelenggaraannya, sekolah sangat mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti madrasah, masjid, gereja, pura, sanggar kesenian, hingga pusat olahraga.

"Jangan diartikan anak dapat pelajaran terus terusan di kelas, bukan itu," ucap mantan Rektor Muhammadiyah Malang ini.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER