"Belum ada berdasarkan kesukuan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/6).
Hingga saat ini, kata Martinus, belum ada penerimaan anggota Polri berdasarkan putra terbaik daerah. Tapi, menurut Martinus, dalam sistem rekrutmen calon anggota Polri, masing-masing Polda memiliki kuota yang jumlahnya berbeda-beda berdasarkan animo pendaftar di Polda tersebut. Polri memiliki sistem perhitungan tersendiri untuk menentukan kuota di tiap daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuota yang dimiliki Polda itulah yang dijadikan batas bagi sebuah Polda untuk mengirimkan calon peserta Akpol ke tingkat pusat.
Dengan penyaringan sebanyak dua kali, kata dia, diharapkan Polri mendapat calon anggota dengan kompetensi terbaik. Nantinya di tingkat pusat, nilai terbaik lah yang disebut akan diterima.
Polri, kata Martinus juga telah mendapatkan informasi tentang protes orangtua calon taruna Akpol Jabar itu.
"Sampai saat ini memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat. Tentu ini akan kami dalami, pelajari, bila nanti ini terkait dengan adanya satu pelanggaran-pelanggaran tentu akan kita tindaklanjuti," kata Martinus.
Martinus menerangkan, penerimaan calon anggota Polri berdasarkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
"Di mana setiap tes itu kita sampaikan nilainya. Sehingga sejak awal, orang tahu, nomor urut berapa dia dan kira-kira dia masuk atau tidak, seperti itu," ujarnya.
Nilai itu kemudian akan diperingkat. Artinya, kata Martinus, peserta dapat mengakumulasi sendiri nilai yang diperoleh.
Seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan empat orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non-putra daerah.
Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.
"Nah di situ (kebijakan) non-putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami," kata Nani.
Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar.
Saat itu, orang tua siswa bereaksi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus belum dapat memberikan komentar terkait protes orang tua calon taruna Akpol itu.
"Saya belum tahu," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com.