Ribut Seleksi Akpol, Polri Bantah Ada Prioritas Putra Daerah
CNN Indonesia
Kamis, 29 Jun 2017 17:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menegaskan, tidak ada prioritas bagi putra daerah pada seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Polri akan mempelajari protes orangtua calon taruna Akpol di Jawa Barat yang tidak puas dengan hasil seleksi penerimaan calon taruna.
"Belum ada berdasarkan kesukuan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/6).
Hingga saat ini, kata Martinus, belum ada penerimaan anggota Polri berdasarkan putra terbaik daerah. Tapi, menurut Martinus, dalam sistem rekrutmen calon anggota Polri, masing-masing Polda memiliki kuota yang jumlahnya berbeda-beda berdasarkan animo pendaftar di Polda tersebut. Polri memiliki sistem perhitungan tersendiri untuk menentukan kuota di tiap daerah.
"Kuota ini dihitung berdasarkan animo pendaftaran yang ada sebelumnya. Misalnya ada 100 pendaftar, minimal 5 sampai 10 persen kita ambil (di tiap Polda)," kata Martinus.
Kuota yang dimiliki Polda itulah yang dijadikan batas bagi sebuah Polda untuk mengirimkan calon peserta Akpol ke tingkat pusat.
"Kemudian mereka akan tes kembali di Akpol Semarang. Supaya mereka akan dinilai lagi, dites lagi dari awal berapa nilainya kemudian yang didapat berapa dari tes. Semua diulang," ujar dia.
Dengan penyaringan sebanyak dua kali, kata dia, diharapkan Polri mendapat calon anggota dengan kompetensi terbaik. Nantinya di tingkat pusat, nilai terbaik lah yang disebut akan diterima.
Polri, kata Martinus juga telah mendapatkan informasi tentang protes orangtua calon taruna Akpol Jabar itu.
"Sampai saat ini memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat. Tentu ini akan kami dalami, pelajari, bila nanti ini terkait dengan adanya satu pelanggaran-pelanggaran tentu akan kita tindaklanjuti," kata Martinus.
Martinus menerangkan, penerimaan calon anggota Polri berdasarkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
"Di mana setiap tes itu kita sampaikan nilainya. Sehingga sejak awal, orang tahu, nomor urut berapa dia dan kira-kira dia masuk atau tidak, seperti itu," ujarnya.
Dia mencontohkan, saat calon taruna menjalani tes jasmani, nilai dari tes tersebut akan diketahui langsung ketika rangkaian tes selesai dilaksanakan.
Nilai itu kemudian akan diperingkat. Artinya, kata Martinus, peserta dapat mengakumulasi sendiri nilai yang diperoleh.
Dikutip dari Detik.com, sebelumnya beredar video orangtua calon taruna Akpol yang memprotes polisi di Mapolda Jabar. Belum diketahui tanggal pembuatan video tersebut.
Seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan empat orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non-putra daerah.
Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.
"Nah di situ (kebijakan) non-putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami," kata Nani.
Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar.
Saat itu, orang tua siswa bereaksi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus belum dapat memberikan komentar terkait protes orang tua calon taruna Akpol itu.
"Saya belum tahu," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com.
"Belum ada berdasarkan kesukuan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/6).
Hingga saat ini, kata Martinus, belum ada penerimaan anggota Polri berdasarkan putra terbaik daerah. Tapi, menurut Martinus, dalam sistem rekrutmen calon anggota Polri, masing-masing Polda memiliki kuota yang jumlahnya berbeda-beda berdasarkan animo pendaftar di Polda tersebut. Polri memiliki sistem perhitungan tersendiri untuk menentukan kuota di tiap daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuota yang dimiliki Polda itulah yang dijadikan batas bagi sebuah Polda untuk mengirimkan calon peserta Akpol ke tingkat pusat.
Dengan penyaringan sebanyak dua kali, kata dia, diharapkan Polri mendapat calon anggota dengan kompetensi terbaik. Nantinya di tingkat pusat, nilai terbaik lah yang disebut akan diterima.
Polri, kata Martinus juga telah mendapatkan informasi tentang protes orangtua calon taruna Akpol Jabar itu.
"Sampai saat ini memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat. Tentu ini akan kami dalami, pelajari, bila nanti ini terkait dengan adanya satu pelanggaran-pelanggaran tentu akan kita tindaklanjuti," kata Martinus.
Martinus menerangkan, penerimaan calon anggota Polri berdasarkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
"Di mana setiap tes itu kita sampaikan nilainya. Sehingga sejak awal, orang tahu, nomor urut berapa dia dan kira-kira dia masuk atau tidak, seperti itu," ujarnya.
Nilai itu kemudian akan diperingkat. Artinya, kata Martinus, peserta dapat mengakumulasi sendiri nilai yang diperoleh.
Seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan empat orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non-putra daerah.
Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.
"Nah di situ (kebijakan) non-putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami," kata Nani.
Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar.
Saat itu, orang tua siswa bereaksi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus belum dapat memberikan komentar terkait protes orang tua calon taruna Akpol itu.
"Saya belum tahu," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK