PBNU Sebut Presiden Teken Perppu Pembubaran Ormas

Sehari sebelum kunjungan Said ke istana, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah segera mengeluarkan Perppu pembubaran Ormas tersebut.

"Keluarkan Perppu kalau susah membubarkan lewat Undang-Undang (UU) Ormas. Perppu dikeluarkan untuk bubarkan ormas anti-Pancasila," kata Kepala Densus 99 Banser, Nuruzzaman, Senin (10/7).

Lihat juga: Siap Melawan, Banser Pantau Pergerakan ISIS di Indonesia

Nuruzzaman menyatakan sistem khilafah yang ingin ditegakkan HTI bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Nurruzaman mengklaim memiliki kajian strategis yang dibuat Mabes TNI tentang organisasi HTI. Ia mendapatkan laporan itu pada akhir 2010 silam.

"Kami punya dokumen kajian strategis yang dibuat oleh Mabes TNI tentang HTI. Tahun 2010 kajian itu sempat beredar dan disebutkan ada jenderal bintang empat yang terlibat membantu memasukkan HTI ke masjid TNI," kata Nurruzaman saat diskusi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, kemarin.

Nurruzaman menjelaskan pada kajian itu juga disebutkan ada birokrat negara yang merupakan anggota HTI. Bahkan ada salah satu menteri yang rumah dinasnya digunakan untuk pertemuan Hizbut Tahrir internasional.

Saat diminta, Nurruzaman enggan menjelaskan lebih lanjut tentang kajian yang pernah ia baca. Namun ia memastikan kajian itu ada dan dibuat Mabes TNI.

Lihat juga: KPK Dikeroyok dan Dilemahkan, PBNU Siap Jadi Benteng

Berdasarkan kajian itu Nurruzaman mengaku mengetahui para anggota HTI yang tidak diketahui publik. Banser memiliki catatan itu, namun ia tidak bisa memublikasikan lantaran kajian itu bersifat internal.

Setelah mendapat kajian yang diklaim dari Mabes TNI, Nuruzzaman menerangkan, Banser lalu melakukan kajian dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan HTI. Hal itu mereka lakukan untuk mengetahui sepak terjang HTI dan memberikan informasi internal agar kader Banser tidak terpengaruh paham yang disebarkan HTI.

"Ada beberapa orang yang di partai politik, kita bisa melacak, ini ancaman besar. Di polisi sudah ada, di TNI, birokrat, dan di BUMN. Saya dapat informasi benar tidak perlu dibuktikan, ada 114 anggota HTI yang jadi komisaris BUMN," kata Nurruzaman.

---