Hingga kini, tim penyelidik dari Komnas HAM terus berupaya mengumpulkan data di Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kami terus bergerak berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000. Kami ingin angkat kasus ini hingga diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM," kata Ketua Tim Penyelidikan Kasus Dugaan Pembantaian Dukun Santet dari Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski pelaku pembantaian di lapangan sudah dihukum, Nurkhoiron melihat kasus ini bukan sebagai kasus kriminal biasa. Ia menyebut ada rekayasa politik yang menyebabkan peristiwa ini bersifat masif. Namun, ia enggan merinci rekayasa politik yang dimaksud.
Meski demikian, ia menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak menyediakan perlindungan terhadap keluarga korban.
"Jangankan melindungi, pendampingan dari LSM saja tidak ada," ujarnya.
Pembantaian Banyuwangi 1998 merupakan kasus pembantaian terhadap lebih dari 200 orang yang diduga melakukan ilmu santet atau praktik ilmu hitam. Kejadian ini terjadi di Banyuwangi, Jember, Lumajang, hingga Pangandaran.
Saat itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik memerintahkan aparat mendata dan melindungi orang-orang yang diduga berkemampuan supranatural. Namun, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap warga yang dicurigai sebagai dukun santet.
Pelaku yang merupakan warga sipil menggunakan penutup kepala ala ninja. Dikatakan saksi dan korban yang berhasil lolos, mereka berpakaian hitam-hitam dan bergerak sangat lihai dalam membunuh korbannya.