Pelibatan TNI Urusi Terorisme Dianggap Picu Kesewenangan

Mesha Mediani , CNN Indonesia | Selasa, 18/07/2017 06:32 WIB
Pelibatan TNI Urusi Terorisme Dianggap Picu Kesewenangan Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai campur tangan TNI pemberantasan terorisme memicu masalah baru. Revisi Undang-undang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dianggap dapat menimbulkan bahaya.

"Pelibatan TNI dalam revisi UU Terorisme berbahaya karena penempataan TNI dalam tindak pidana terorisme memicu masalah baru, yakni akuntabilitas TNI dalam praktik kejahatan serius, seperti penangkapan sewenang-wenang yang berujung pada penghilangan paksa," kata Puri Kencana Putri, Wakil Koordinator KontraS yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK, kemarin.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK juga menyatakan, pelibatan TNI dalam RUU Terorisme juga berpotensi membuka peluang yang lebih luas kepada TNI untuk masuk dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri.

Puri menegaskan, TNI tak perlu menjadi subjek penegakan hukum karena pencegahan terorisme bukan cuma menjadi arena kerja polisi atau tentara, melainkan juga banyak lembaga lainnya, seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan.

"Pelibatan militer dalam menangani terorisme harus diletakkan sebagai pilihan terakhir dan atas dasar keputusan politik negara melalui proses yang demokratis," sebagaimana tertulis dalam Kertas Posisi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK.

Selain mempermasalahkan pelibatan TNI dalam Revisi UU Terorisme, Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK juga mempermasalahkan isu lainnya dalam revisi UU tersebut, yakni definisi terorisme, sanksi pencabutan kewarganegaraan, penyebaran ujaran kebencian, menakar efek jera dari ancaman pidana mati, deradikalisasi, hingga pemenuhan hak-hak korban.

"Kami menilai Pansus dan pemerintah gagal menganalisis secara lebih dalam per tema dengan argumentasi urgensi revisi UU ini," kata Al Araf selaku Direktur Imparsial yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK

"Alhasil, kegagalan ini membuat DPR merumuskan pasal-pasal yang problematik sehingga menghasilkan perdebatan yang tak berujung, seperti definisi terorisme."

Sebagai reaksi atas keberatan terhadap Revisi UU Terorisme tersebut, Puri menyatakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RSK akan segera melancarkan gugatannya ke DPR. "Mungkin pekan ini," ujar Puri.