Munir dan 13 Tahun Harapan Palsu Penuntasan Kasus

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Kamis, 07/09/2017 11:00 WIB
Munir dan 13 Tahun Harapan Palsu Penuntasan Kasus Sudah 13 tahun berlalu, kasus Munir tak juga terungkap. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini tepat 13 tahun lalu, aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib meregang nyawa dalam pesawat yang membawanya ke Amsterdam, Belanda. Ia tewas diracun menggunakan arsenik. Pesawat Garuda Indonesia (GA-974) dan kursi dengan nomor 40 G menjadi saksi bisu kematian pria asal Malang, Jawa Timur itu.

Pembunuhnya, Pollycarpus Budihari Priyanto memang sudah divonis 14 tahun, bahkan sudah bebas saat ini. Namun keadilan dinilai belum tiba lantaran aktor di belakangnya belum juga terungkap. Pollycarpus dinilai hanya eksekutor lapangan.

Siapa yang menyuruh pilot garuda dan motifnya belum juga terungkap. Padahal Tim Pencari Fakta (TPF) sudah dibentuk di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dokumen hasil investigasi tim tersebut tak jelas rimbanya hingga kini. Perjuangan untuk menjadikan dokumen itu sebagai dokumen publik juga kandas di pengadilan.
Munir dan 13 Tahun Harapan Palsu Penuntasan KasusPembunuh Munir Pollycarpus saat bebas dari penjara. (CNN Indonesia/Novrian Arbi)
Aktivis yang juga sahabat Munir, Usman Hamid mengatakan, pendiri KontraS itu adalah pejuang HAM yang tidak punya takut. Ia tidak pernah lupa bagamana Munir tidak takut setelah darah mahasiwa tercecer setelah peristiwa Semanggi, padahal banyak orang yang takut atas kejadian tragis itu. Ia menilai Munir adalah ikon perjuangan HAM yang tidak pernah padam.


Jalan di tempat di era SBY, kasus Munir juga tak mengalami perkembangan berarti di rezim Joko Widodo. Pemerintah bahkan tak tahu menahu saat ditagih keberadaan dokumen TPF.

Kordinator Kontras Yati Andriyani menyebut, 19 tahun reformasi masih menempatkan Munir sebagai ancaman buruk, tidak ditempatkan sebagai orang yang berjuang untuk HAM indonesia. “Sampai hari ini masih ditutupi," kata Yati Andiyani.

Alih-alih membuka dokumen tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara malah mengajukan keberatan atas putusan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemudian pada Februari 2017 PTUN memutuskan membatalkan putusan KIP. 
Tak tinggal diam, Kontras mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PTUN tersebut. Lalu pada Juni 2017 MA menguatkan putusan PTUN bahwa dokumen TPF Munir bukan informasi publik dan tidak harus dibuka.

"Jokowi harus ambil  tindakan politik dan hukum akan sejumlah informasi serta fakta dalam dokumen yang bisa jadi  modal baru ungkap kasus munir. Itu kalau Jokowi tidak ada dibawah ketika para pelaku, kalau betul gak takut dan sembah para pemilik kekuasaan di negara ini," kata Yati.

Sementara Suciwati sendiri kecewa dengan Jokowi yang sebelumnya berjanji akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Undangan untuk hadir dalam upacara 17 Agustus 2017 ia acuhkan lantaran merasa tidak penting untuk bertemu dengan banyak pejabat negara selama kasus Munir belum terungkap. Slogan Revolusi Mental yang dikampanyekan Jokowi dinilainya hanya omong kosong.
Munir dan 13 Tahun Harapan Palsu Penuntasan KasusSudah 13 tahun berlalu, kasus Munir tak juga terungkap. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Suciwati ingat betul bagaimana Jokowi meneleponnya saat kampanye Pilres 2014 untuk meminta dukungan. Kala itu Suciwati bertanya kepada Jokowi mengapa sering duduk dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono dalam sebuah acara. Padahal menurut Suciwati, Hendropriyono adalah orang yang patut diduga terlibat dalam pembunuhan suaminya.

"Beliau sepertinya tidak mau tahu,” katanya.

“Saya tidak pernah heran ketika mau maju presiden seperti itu dan ketika jadi presiden kita bisa lihat seperti apa," kata Suciwati.
Suciwati pesimistis Jokowi akan membuka dokumen tersebut. Karena itu ia berharap, Jokowi tidak kembali jadi Presiden di periode selanjutnya.

"Tiga tahun saja enggak ngapa-ngapain terhadap HAM, gimana kita mau nambah lagi?" kata Suciwati.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atmajaya Daniel Yusmic menilai ada konspirasi dalam rezim Jokowi sehingga dokumen tersebut belum dibuka. Menurutnya masih ada orang Orde Baru yang diduga terlibat pelanggaran HAM berperan dalam rezim Jokowi.

"Penyelesaian masalah HAM menjelang Pilpres 2019 saya tidak yakin. Kalau nanti Jokowi menang, kabinet harus steril dari mereka yang terlibat pelanggaran HAM," kata Daniel.

Komoditas Politik 2019

Alih-alih rampung dan terungkap terang benderang, kasus munir malah berpotensi jadi komoditas politik di Pemilu 2019. Suciwati memperkirakan hal ini berdasarkan pengalaman Pilpres 2014 lalu.

"Sebetulnya kalau mau bicara, bahwa semua capres waktu itu berlomba-lomba mau datang ke Musem HAM Omah Munir. Ya SBY, Jokowi, Prabowo," kata Suciwati.

Suciwati mengaku bosan dijadikan komoditas politik saat bertemu dengan politikus. Pertemuan dengan pejabat tinggi negara pun tak juga membuahkan hasil. Ia seperti memberi sinyal enggan bertemu dengan para calon presiden.
Wanita kelahiran Malang ini juga bercanda akan tidak memilih atau masuk dalam golongan putih (golput) pada Pilpres 2019.  Ia tak lagi percaya dengan partai politik di Indonesia yang hanya berideologi kekuasaan, ia belum menemukan partai yang berideologi HAM.

"Saya mau golput tapi cerdas, saya pilih semua, saya rusak supaya suara saya gak hilang," kata Suciwati.

Selain itu, Yati tak ingin isu HAM dan kasus Munir dimanfaatkan saat kampanye Pilpres 2019. Sebab menurutnya, kampanye penyelesaian masalah HAM di ajang Pilpres hanya pepesan kosong.

"Pengalaman pemilu sebelumnya memberikan pelajaran sangat berarti, ketika ada seorang kandidat seperti Jokowi. Pada masa kampanya menyatakan akan selesaikan pelanggaran HAM termasuk Munir. Ternyata bisa kita simpulkan hari ini hanya sebagai komoditas politik untuk raup suara," kata Yati 
Munir dan 13 Tahun Harapan Palsu Penuntasan KasusMeski aktivis terus mendorong kasus dituntaskan, pemerintah belum bisa berbuat banyak. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Yanti mengimbau pemilih untuk belajar pada pemilu 2014 agar tidak diperdaya janji kampanye. Dengan begitu tahun 2019 bisa dimanfaatkan menjadi momen sanksi moral dan etik bagi semua peserta pemilu.

Sanksi itu, kata Yati, juga berlaku bagi Presiden Jokowi bila maju dalam Pilpres 2019. Menurutnya, selama menjabat Jokowi tak hanya mengabaikan kasus Munir, melainkan juga penegakkan HAM secara umum. 

"Kontras akan tetap bilang jangan pilih presiden pelanggar HAM. Kami juga akan bilang jangan pilih presiden yang tudak berani menyelesaikan pelenggaran HAM di 2019," kata Yati (sur)