Jaksa Agung Dinilai Keliru Memahami Indeks Persepsi Korupsi

Dias Saraswati, CNN Indonesia | Rabu, 13/09/2017 10:45 WIB
Jaksa Agung Dinilai Keliru Memahami Indeks Persepsi Korupsi Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai oleh Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia keliru memahami Indeks Persepsi Korupsi. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Transparency Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko menilai Jaksa Agung HM Prasetyo keliru memahami Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) terutama soal penindakan korupsi. 

Dalam rapat dengan komisi III DPR, Prasetyo mengatakan perlu ada pemisahan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tipikor dikembalikan kepada Kejaksaan. 


Menurut Prasetyo, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Meski Malaysia dan Singapura memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Prasetyo beralasan, pemisahan kewenangan itu didasarkan pada IPK Indonesia yang hanya mendapatkan skor 37 dengan peringkat 90. Sedangkan, Malaysia mencapai 49 dan menempati peringkat 55 dari 176 negara. Singapura dengan survei sama memiliki IPK sebesar 84 dan menduduki peringkat 7.

"Itu (pernyataan Jaksa Agung) tidak nyambung, statement dengan argumen enggak ada hubungannya, karena memang bukan untuk itu IPK itu," kata Dadang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/9).

Dadang mengatakan faktor penegakkan hukum tipikor hanya salah satu faktor saja dalam penentuan IPK. Menurutnya, IPK merupakan survei yang berbasis pada hasil survei lainnya.

"Yang lainnya ada kemudahan usaha, banyaklah, karena ini respodennya pebisnis. Jadi isunya bukan semata-mata penegakkan hukum tipikor," tuturnya.
Dadang berpendapat, KPK menjadi sebuah antitesis dari situasi penegakkan hukum tipikor di Indonesia, karena lembaga lain seperti kepolisian maupun kejaksaan dianggap masih belum mampu.

"KPK sistem kerjanya integrated antara penyidikan sama penuntutan satu atap," ujar Dadang.

Terkait dengan skor IPK, Dadang menjelaskan negara-negara yang memiliki skor di bawah 50, pada umumnya merupakan negara-negara yang kasus korupsinya sangat sistematik dan mengakar.

Dadang tak menampik, fenomena buruknya kualitas penegakkan hukum menjadi salah satu faktornya.

Untuk itu, kata Dadang, Indonesia perlu segera membenahi lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

"KPK fungsinya sebagai trigger membenahi mereka," ucap Dadang.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Dadang, upaya pencegahan menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hampir 80 persen pemberantasan korupsi ada di pencegahan.

Caranya, kata Dadang dengan membenahi sistem pengawasan internal di setiap kementerian maupun lembaga. Apalagi, lanjutnya sebagian besar kasus korupsi di Indonesia terjadi dalam sistem pengadaan.

"Penguatan sistem inspektorat di kementerian, pemerintah daerah, lalu juga pembenahan sistem pengadaan," katanya.