"Kami sudah lama ajukan, rupanya memang agak lelet APBD Perubahan ini, kecuali mungkin di 2018 nanti bisa," kata Djarot di kawasan lapangan IRTI Monas, Jakarta, Selasa (19/9).
“Kita kan sudah kunci semua KUA-PPAS untuk 2017,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memasukkan kenaikan tunjangan dalam APBD 2018, Djarot mengatakan harus menunggu pembahasan raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI disahkan dan diturunkan dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) DKI.
ADVERTISEMENT
“Sebenarnya PP No.18/2017 itu ada batas waktunya, 2 September. Ini sudah molor. Jadi rupanya ada juga yang kesulitan,” kata dia.
Jika Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI selesai, Djarot mengatakan bakal dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk pengoreksian. Baru setelahnya, dia pun akan mengeluarkan Pergub tentang besarnya tunjangan keuangan bagi anggota dewan.
“Jadi tergantung Perda-nya. Kan Perda-nya belum selesai. Baru kalau Perda sudah selesai, kita terbitkan Pergubnya,” kata Djarot.