Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 5.000 personel Brimob Nusantara dari berbagai daerah akan dikerahkan untuk membantu pengamanan aksi sejumlah ormas di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (29/9).
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menjelaskan, Brimob Nusantara merupakan jajaran personel Brigade Mobil gabungan dari berbagai wilayah, mulai tingkat daerah hingga pusat.
Menurutnya, Brimob Nusantara hanya sebutan bagi jajaran Korps Brimob seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Brimob Nusantara hanya sebutan saja, sebutan bahwa Brimob itu tugasnya di nusantara atau bisa di mana-mana,” kata Setyo saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Kamis (28/9).
Menurutnya, Brimob Nusantara bukan seperti pasukan Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) milik TNI. Brimob Nusantara hanya sebutan bagi seluruh jajaran Brimob di seluruh Indonesia dan tidak memiliki satuan khusus di bawah Korps Brimob.
Setyo menuturkan, sebutan ini menunjukkan bahwa seluruh anggota Brimob dapat ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan keamanan.
“Namanya Brimob Nusantara itu bisa ditugaskan di mana saja. Korpsnya Korps Brimob. Kalau Jakarta perlu dari Lampung bisa masuk atau Kalimantan bisa masuk juga. Kalau Papua perlu dari Jakarta bisa masuk atau dari Sumatera Utara,” ujarnya.
Dia menambahkan, tugas pengaturan jumlah personel Brimob dari berbagai daerah yang bergabung dalam Brimob Nusantara diatur oleh Asisten Operasi Kapolri. Menurutnya, pengaturan itu juga dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Komandan Korps Brimob Polri.
Satuan Brimob Polda Kaltim kembali memberangkatkan 4 SSK personel Brimob guna memperkuat pengamanan di ibu kota. (Dok. Humas Brimob Kaltim) |
Polda Metro Jaya menyatakan sudah menerima surat pemberitahuan aksi 299 yang akan dilakukan pada Jumat (29/9) di depan Gedung DPR/MPR RI.
Aksi tersebut bertujuan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dalam surat pemberitahuan tersebut pihak penyelenggara aksi telah menyertakan tujuan serta jumlah massa yang akan disertakan.
"Jadi untuk penyampaian pendapat di depan umum hari Jumat besok, ada surat pemberitahuan yang sudah masuk ke Mabes Polri tembusan Polda Metro Jaya yang dikirim oleh Presidium Alumni 212," ujarnya di Mapolda Metro Jaya.
Selain dua tuntutan tersebut, Argo mengatakan, aksi tersebut juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi.