Pemprov DKI Yakin Pulau G Tak Ganggu PLTGU Muara Karang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah memenuhi semua persyaratan pembangunan pulau reklamasi sebagaimana diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu syarat yang diminta KLHK adalah memastikan keberadaan pulau reklamasi, khususnya Pulau G tak mengganggu operasi PLTGU Muara Karang.

Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya menyiasati hal itu dengan menggunakan salah satu usulan rekayasa teknologi yang diajukan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Rekayasa teknologi itu dilakukan dengan cara membuat kolam pendingin culvert box di antara Pulau G dan Pulau H. Namun Tuty tak menjelaskan lebih jauh bagaimana kolam pendingin itu dapat mencegah gangguan operasional PLTGU Muara Karang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Nanti airnya akan dibuang di bagian barat. Pendinginnya ada di sisi ini (timur), jadi daerah sini (timur) nanti air dingin semua,” kata dia, Senin (2/10).

Menurut dia, dalam rekayasa teknologi itu, nelayan bisa tetap menggunakan jalur yang sama yang telah mereka gunakan selama ini. 

Lihat juga: Amdal Beres, Moratorium Pulau G Dicabut Hari Ini

Demo nelayan menolak reklamasi Teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Soal PLTGU Muara Karang ini, PLN sebelumnya berpendapat reklamasi, terutama keberadaan Pulau G, dapat mengganggu PLTGU Muara Karang yang memiliki kapasitas 1.684 MW.

Lihat juga: Soal PLTGU, Pulau G Tetap Tak Akan Redesain

Pernyataan itu merujuk pada kajian reklamasi bisa membuat suhu air di sekitar pembangkit naik dari 29 derajat celsius ke angka 31,1 derajat celsius, sehingga pembangkit tak efisien karena memakan lebih banyak bahan bakar.

“Kalau air panas dan air dingin tak bisa dipisahkan secara jangka panjang, efisiensi PLTGU Muara Karang akan turun," ujar Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat PLN Haryanto WS.

"Naik satu derajat celsius air inlet, bisa menurunkan kapasitasnya. Ini sudah ada studinya, pokoknya air inlet harus dingin. Nah, kalau temperatur naik, kapasitas pembangkit akan turun,” imbuh Haryanto.

Haryanto melanjutkan, inefisiensi akan mengakibatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitannya menjadi mahal.

Lihat juga: Kebingungan PLN Soal PLTGU Muara Karang Usai Keputusan Luhut

Ia tidak menyebut hitungan baru ihwal besaran potensi inefisiensi yang bisa didapat perusahaan. Namun berdasarkan kajian sebelumnya, kenaikan suhu air inlet sebesar 10 derajat celsius dapat menurunkan kemampuan produksi listrik hingga 10 MW, yang ujung-ujungnya merugikan PLN di angka Rp576 juta per hari per unit mesin pembangkit.

Pemotongan Pulau G

Terpisah, Kepala Satuan Korporate Komunikasi PLN, I Made Suprateka justru menyebut pemotongan pembangunan Pulau G hasil reklamasi tetap menjadi solusi terbaik, meski pemerintah telah menyetujui usulan rekayasa teknologi yang diajukan PLN. 

“Solusi yang benar ya tetap dipotong sebanyak-banyaknya Pulau G,” ujar Made saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon.

Lihat juga: Harap-harap Cemas Nelayan Pulau G Menanti Menko Luhut

Alasannya, kata Made, pipa gas PLTGU Muara Karang yang berada di kawasan itu semestinya tidak terhalangi benda apapun, apalagi benda berupa pulau. Menurut dia, benda yang menghalangi itu bisa menekan pipa gas yang berujung pada ledakan keras.

“Intinya mau apapun, selain dipotong itu berbahaya, tapi mau bagaimana lagi. Coba tanyakan pada mereka, kenapa mereka keukeuh tidak mau potong, kita kan di sini hanya memberi saran, ya sudah mau bagaimana lagi,” kata Made.