
KPK Lelang Rumah Eks Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq
Feri Agus, CNN Indonesia | Senin, 09/10/2017 22:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melelang rumah bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.
"Obyek barang rampasan negara yang akan dilelang berupa satu unit rumah bersertifikat SHM dan dikuasai KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10).
Rumah Luthfi yang bakal dilelang itu berlokasi di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok B1, Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/RW 04 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tempat domisili itu memiliki luas tanah sekitar 441 meter persegi.
Lelang bakal dilakukan pada Jumat, 13 Oktober 2017, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat.
Febri menyatakan lelang tersebut dilakukan setelah perkara Luthfi telah berkekuatan hukum tetap. Lelang dilakukan bekerja sama dengan KPKNL Jakarta III, dengan harga limit Rp2.965.171.000.
Dalam kasus ini, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi.
Dia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp1,3 miliar telah diterima melalui Ahmad Fathanah.
Luthfi divonis 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan penjara serta dicabut hak politiknya akibat kasus korupsi dan pencucian uang.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan
Selain aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas negara, sejumlah benda yang disita dari tangan mantan Anggota DPR dari Fraksi PKS itu di antaranya sejumlah kendaraan roda empat.
Menurut Febri, pihaknya tak bisa langsung melelang seluruh barang rampasan negara dari perkara Luthfi tersebut. Dia menyebut, KPK harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan sebelum melakukan lelang barang rampasan negara.
"Jadi proses lelang tidak bisa sekaligus. Kami harus kordinasi juga untuk proses perhitungan dan lainnya, karena libatkan KPKNL Kemenku tentu saja di sana," kata dia.
"Obyek barang rampasan negara yang akan dilelang berupa satu unit rumah bersertifikat SHM dan dikuasai KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10).
Rumah Luthfi yang bakal dilelang itu berlokasi di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok B1, Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/RW 04 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tempat domisili itu memiliki luas tanah sekitar 441 meter persegi.
Lelang bakal dilakukan pada Jumat, 13 Oktober 2017, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat.
Dalam kasus ini, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi.
Dia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp1,3 miliar telah diterima melalui Ahmad Fathanah.
Luthfi divonis 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan penjara serta dicabut hak politiknya akibat kasus korupsi dan pencucian uang.
Lihat juga:Daftar Anggota Dewan yang Tertangkap KPK |
Selain aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas negara, sejumlah benda yang disita dari tangan mantan Anggota DPR dari Fraksi PKS itu di antaranya sejumlah kendaraan roda empat.
Menurut Febri, pihaknya tak bisa langsung melelang seluruh barang rampasan negara dari perkara Luthfi tersebut. Dia menyebut, KPK harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan sebelum melakukan lelang barang rampasan negara.
"Jadi proses lelang tidak bisa sekaligus. Kami harus kordinasi juga untuk proses perhitungan dan lainnya, karena libatkan KPKNL Kemenku tentu saja di sana," kata dia.
ARTIKEL TERKAIT

Ketua KPK Ingin Praperadilan Setnov Gugur Otomatis
Nasional 1 tahun yang lalu
KPK Rekomendasikan Ribuan Izin Perusahaan Tambang Dicabut
Nasional 2 tahun yang lalu
Bupati Konawe Utara Diperiksa KPK Akibat Izin Tambang Rp2,7 T
Nasional 2 tahun yang lalu
KPK Terima Surat Setnov soal Absen di Sidang e-KTP
Nasional 2 tahun yang lalu
KY Tanggapi OTT: Motif Korupsi Bergeser pada Kerakusan Hakim
Nasional 2 tahun yang lalu
Pemeriksaan Khusus BPK, Serangan Balik Politis ke KPK
Nasional 2 tahun yang lalu
BACA JUGA

PKS Soroti BUMN Usai Kasus Harley Selundupan Dirut Garuda
Ekonomi • 08 December 2019 12:19
Jawab KPK, ESDM Merasa Sudah Awasi Izin Tambang dengan Baik
Ekonomi • 28 November 2019 11:05
BUMN Sebut Belum Terima Surat OC Kaligis soal Chandra Hamzah
Ekonomi • 22 November 2019 18:23
OC Kaligis Surati Menteri Erick Thohir Soal Chandra Hamzah
Ekonomi • 22 November 2019 14:05
TERPOPULER

Laporan Henry Yosodiningrat pada Rocky Gerung Ditolak
Nasional • 1 jam yang lalu
Datang ke Sidang, Tiga Terdakwa 'Bau Ikan Asin' Dikawal Ormas
Nasional 2 jam yang lalu
Jokowi: Koruptor Dihukum Mati Kalau Masyarakat Berkehendak
Nasional 5 jam yang lalu