Tak Kuorum, Rapimgab Bahas Perda Reklamasi Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah menyatakan, rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang diselenggarakan DPRD DKI Jakarta, ditunda terkait pembahasan dua raperda reklamasi.

"Sedianya, hari ini mau rapimgab. Mau dibahas (raperda) seperti apa, diawali dengan paparan dari eksekutif. Tetapi karena tadi tidak kuorum, tidak jadi," ujarnya setibanya di Balai Kota dari Gedung DPRD, Rabu (11/10).

Padahal, pada rapimgab akan dibahas Surat Gubernur perihal permohonan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait reklamasi.

Rapimgab itu, kata Saefullah, akan diulang esok hari yakni Kamis (12/10) pukul 10.00 WIB. Saefullah melanjutkan, keputusan ditunda atau tidaknya rapimgab sepenuhnya hak ketua DPRD DKI, sebab Pemprov DKI hanya memenuhi undangan.

"Ini kan hak ketua. Mau dibilang ditunda ya silakan ditunda. Mau dibilang paparan ya silakan," ujarnya.

Lihat juga: DPRD DKI Bahas Kontribusi 15 Persen di Raperda Reklamasi

Namun, Saefullah enggan menyebut siapa saja pihak yang berhalangan hadir pada rapimgab terkait raperda reklamasi. Sebaliknya, ia menyebutkan fraksi yang hadir, yakni partai PDIP, Hanura, Nasdem, dan PPP.

Meski begitu, Saefullah menyebut, penundaan tidak masalah karena yang terpenting adalah pembahasan berjalan produktif, sehingga menghasilkan kesepakatan yang baik. Ia juga tidak memaksakan rapimgab harus selesai pada pekan ini, pekan terakhir Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjabat.

"Kita ingin pembahasan betul-betul produktif. Kapan saja selesainya enggak masalah," ujarnya.

Ia meragukan pula rapimgab bisa selesai pekan ini. Terlebih, pengesahan raperda reklamasi tersebut.

"Saya rasa Pak Djarot tinggal dua hari, Kamis dan Jumat. Saya rasa imposibble,” katanya mengungkapkan.

Lihat juga: Fahri Hamzah Minta Jokowi Turun Tangan soal Reklamasi

Saefullah pun mengaku selama pertemuannya dengan DPRD DKI tadi, tidak ada obrolan soal kontribusi 15 persen yang menjadi persoalan raperda reklamasi.

"Kita enggak ngobrol sama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, Saefullah enggan menjawab apakah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa mencabut raperda reklamasi sebelum disahkan.

"Saya enggak ingin berandai-andai, ya. Yang jelas draf (raperda reklamasi) sudah ada. Nanti kebijakan kepala daerah seperti apa, kan ada hak dari eksekutif dan legislatif," kata Saefullah menegaskan. (djm/djm)