Fahri Hamzah Minta Jokowi Turun Tangan soal Reklamasi
CNN Indonesia
Rabu, 11 Okt 2017 13:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal itu disampaikan Fahri menanggapi dicabutnya moratorium 17 pulau reklamasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Fahri berharap Jokowi berdialog dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait reklamasi, sebab Anies-Sandi dalam kampanyenya pernah berjanji akan menghentikan program reklamasi.
"Presiden dong turun tangan, bicara dengan Pak Anies dan Sandi bagaimana masa depannya ini. Ini studinya kayak begini, keadaaan kayak begini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10).
Fahri menyarankan pemerintah pusat bersabar menunggu Anies-Sandi resmi menjabat. Setelah Anies-Sandi resmi menjabat, barulah Jokowi membicarakan kelanjutan reklamasi dengan Anies-Sandi.
Fahri menilai pemerintah tengah menghadapi persoalan investasi di reklamas. Namun Fahri mengingatkan presiden juga menjaga perasaan masyarakat.
Selain itu, janji Anies-Sandi menghentikan reklamasi menurutnya harus menjadi bahan pertimbangan lain bagi Jokowi.
"Dia (Anies-Sandi) punya janji kampanye. Janji kampanye itu kalau tidak dilaksanakan masuk pada pasal kebohongan publik. Karena salah satu pasal kebohongan publik adalah orang tidak melaksanakan janji kampanye," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN]
Untuk itu, Fahri meminta presiden tidak mengecilkan persoalan proyek reklamasi. Persoalan itu dianggap sudah berkaitan dengan isu hukum yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut moratorium pembangunan atau reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta, pada 6 Oktober 2017.
Melalui surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 yang ditandatangi oleh Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah memberitahukan kepada Pemprov DKI moratorium itu telah dicabut sehingga proyek reklamasi kembali bisa dilanjutkan.
Fahri berharap Jokowi berdialog dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait reklamasi, sebab Anies-Sandi dalam kampanyenya pernah berjanji akan menghentikan program reklamasi.
"Presiden dong turun tangan, bicara dengan Pak Anies dan Sandi bagaimana masa depannya ini. Ini studinya kayak begini, keadaaan kayak begini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri menyarankan pemerintah pusat bersabar menunggu Anies-Sandi resmi menjabat. Setelah Anies-Sandi resmi menjabat, barulah Jokowi membicarakan kelanjutan reklamasi dengan Anies-Sandi.
Fahri menilai pemerintah tengah menghadapi persoalan investasi di reklamas. Namun Fahri mengingatkan presiden juga menjaga perasaan masyarakat.
"Dia (Anies-Sandi) punya janji kampanye. Janji kampanye itu kalau tidak dilaksanakan masuk pada pasal kebohongan publik. Karena salah satu pasal kebohongan publik adalah orang tidak melaksanakan janji kampanye," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN]
Untuk itu, Fahri meminta presiden tidak mengecilkan persoalan proyek reklamasi. Persoalan itu dianggap sudah berkaitan dengan isu hukum yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut moratorium pembangunan atau reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta, pada 6 Oktober 2017.
Melalui surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 yang ditandatangi oleh Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah memberitahukan kepada Pemprov DKI moratorium itu telah dicabut sehingga proyek reklamasi kembali bisa dilanjutkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK