Daftar Warisan Ahok-Djarot untuk Anies-Sandi
CNN Indonesia
Jumat, 13 Okt 2017 09:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Djarot Saiful Hidayat langsung tancap gas sejak dilantik menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada 15 Juni 2017. Djarot berulangkali menyatakan, akan meresmikan sejumlah proyek yang menjadi programnya sebelum masa jabatan habis.
Sejak itu, mantan Wali Kota Blitar itu berkeliling mengebut peresmian-peresmian proyek. Setiap bulan, Djarot memiliki agenda meresmikan proyek.
Namun, meski kebut menyelesaikan proyek, tak semua programnya bisa diselesaikan sampai masa menjelang masa jabatannya berakhir, 15 Oktober 2017.
Berbicara di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10), Djarot mengatakan, ada tiga persoalan pokok yang belum terselesaikan dan harus diatasi oleh gubernur selanjutnya Anies Baswedan. Tiga persoalan tersebut, yakni kemacetan, pemukiman dan sampah.
"Kami sudah berusaha maksimal untuk menata dan meletakkan dasar-dasar sistem transportasi publik berbasis rel maupun bis. Ini belum selesai, terutama yang berbasis rel," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10).
Djarot berharap, dengan program yang dicanangkan selama ini, lima tahun ke depan kemacetan Jakarta sudah terurai. “Apalagi nanti akan kami pasang ERP (electronic road pricing)," kata Djarot.
Masalah pemukiman. Djarot menyayangkan masih banyak warga yang tinggal di bantaran sungai. Menurutnya, penertiban harus dilakukan dengan memindahkan warga pinggir kali ke rumah susun.
Relokasi warga ke rusun menurutnya adalah hal yang paling masuk akal karena keterbatasan lahan di ibu kota.
Terakhir, masalah sampah. Djarot menyebut, selama ini pembuangan sampah Jakarta bergantung pada TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) Bantar Gebang, Bekasi. Oleh sebab itu, Djarot mengebut pekerjaan proyek intermediate treatment facility (ITF) yang dikerjakan oleh BUMD, PT Jakarta Propetindo (Jakpro).
"Itu tiga PR yang menjadi pekerjaan rumah kami," ujarnya.
Djarot menyadari untuk menata dan mengubah Jakarta, lima tahun saja tidak cukup. Minimal, kata dia, 10 tahun dan tentunya harus tetap berlanjut untuk 15-20 tahun.
Pencapaian Djarot dalam menata Ibu kota tidak terlepas dari peran gubernur pendahulunya, Joko Widodo (2012-2014), dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2014-2017).
Pada awal kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
Dalam perjalananan pelaksanaan RPJMD itu, Pemprov DKI mengalami tiga kali pergantian gubernur, mulai dari Jokowi, Ahok, hingga Djarot. Tiga Gubernur DKI itu berupaya mewujudkan program yang terdapat dalam RJPMD.
“Basisnya itu RJPMD yang sudah ditetapkan. Justru banyak capaian para tiga orang gubernur itu, yakni Jokowi, Ahok, dan Djarot karena ini evaluasi lima tahun,” kata Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data yang dirangkum CNN Indonesia.com dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur DKI Jakarta 2013-2017, ada sejumlah program unggulan Ahok-Djarot yang berhasil direalisasikan.
Sejumlah program yang berhasil diwujudkan Ahok-Djarot, diantaranya program pelayanan terpadu satu pintu, penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, pembangunan jalan dan jembatan, bus Transjakarta koridor 13.
Selain itu, program bedah rumah, revitalisasi kota tua, dan peresmian 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Sejak itu, mantan Wali Kota Blitar itu berkeliling mengebut peresmian-peresmian proyek. Setiap bulan, Djarot memiliki agenda meresmikan proyek.
Namun, meski kebut menyelesaikan proyek, tak semua programnya bisa diselesaikan sampai masa menjelang masa jabatannya berakhir, 15 Oktober 2017.
Berbicara di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10), Djarot mengatakan, ada tiga persoalan pokok yang belum terselesaikan dan harus diatasi oleh gubernur selanjutnya Anies Baswedan. Tiga persoalan tersebut, yakni kemacetan, pemukiman dan sampah.
Djarot berharap, dengan program yang dicanangkan selama ini, lima tahun ke depan kemacetan Jakarta sudah terurai. “Apalagi nanti akan kami pasang ERP (electronic road pricing)," kata Djarot.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Relokasi warga ke rusun menurutnya adalah hal yang paling masuk akal karena keterbatasan lahan di ibu kota.
Terakhir, masalah sampah. Djarot menyebut, selama ini pembuangan sampah Jakarta bergantung pada TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) Bantar Gebang, Bekasi. Oleh sebab itu, Djarot mengebut pekerjaan proyek intermediate treatment facility (ITF) yang dikerjakan oleh BUMD, PT Jakarta Propetindo (Jakpro).
Djarot menyadari untuk menata dan mengubah Jakarta, lima tahun saja tidak cukup. Minimal, kata dia, 10 tahun dan tentunya harus tetap berlanjut untuk 15-20 tahun.
 Djarot Saiful Hidayat meninggalkan sejumlah pekerjaan yang belum selesai kepada penerusnya, Anies-Sandi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Pada awal kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
Dalam perjalananan pelaksanaan RPJMD itu, Pemprov DKI mengalami tiga kali pergantian gubernur, mulai dari Jokowi, Ahok, hingga Djarot. Tiga Gubernur DKI itu berupaya mewujudkan program yang terdapat dalam RJPMD.
“Basisnya itu RJPMD yang sudah ditetapkan. Justru banyak capaian para tiga orang gubernur itu, yakni Jokowi, Ahok, dan Djarot karena ini evaluasi lima tahun,” kata Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, beberapa waktu lalu.
Sejumlah program yang berhasil diwujudkan Ahok-Djarot, diantaranya program pelayanan terpadu satu pintu, penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, pembangunan jalan dan jembatan, bus Transjakarta koridor 13.
Selain itu, program bedah rumah, revitalisasi kota tua, dan peresmian 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Target Tak Selesai
BACA HALAMAN BERIKUTNYA ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK