Jubir Presiden Tolak Persepsi OTT Karena Korupsi Makin Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Presiden Johan Budi menolak persepsi maraknya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan meningkatnya korupsi di Indonesia. Menurutnya, hal itu tidak bisa menjadi tolak ukur bagi yang lain.

"Saya tidak setuju. Apakah dengan banyaknya penangkapan, korupsi makin banyak? Orang enggak ditangkap, korupsinya sedikit? Tidak juga," ujar Johan di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

Lihat juga: Pansus Ancam Panggil Paksa KPK Jika Mangkir Lagi

Hal itu disampaikan karena maraknya OTT KPK dalam beberapa bulan ini. Bulan lalu, KPK menjaring dua kepala daerah, yakni Bupati Kabupaten Batubara OK Arya Zulkarnain dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terkait suap pelicin proyek.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penangkapan itu merupakan OTT ke-14 sejak akhir Juni lalu, mulai dari kepala daerah hingga politikus.

Johan berpendapat, aksi itu menunjukkan upaya KPK menjalankan tugasnya semakin bagus dan masif. Namun, penangkapan juga dinilai sebagai tanda masih ada hal yang perlu diperbaiki.

Lihat juga: Beda Pendapat Jokowi dan JK soal Densus Tipikor Polri

"Saya kira perlu diapresiasi KPK, melakukan penegakan hukum. Perlu ada perbaikan baik itu sistem, aturan, atau orangnya," ujar mantan Jubir KPK ini.

Sikap serupa disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR kemarin. Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menilai KPK tak optimal bekerja dalam 15 tahun karena masih banyak OTT kini.

Lihat juga: Jokowi Beri Dua Syarat Pembentukan Densus Tipikor

Tapi hal itu dibantah Agus, indeks persepsi korupsi di Indonesia meningkat drastis, dari 17 menjadi 37. Hal ini membuat Indonesia di peringkat ketiga ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.